Pemkab Cirebon Tawarkan Solusi Usai Penertiban Wisata Trusmi
Setelah langkah tegas melakukan penertiban di kawasan wisata, Pemerintah Kabupaten Cirebon kini mulai menunjukkan keberpihakannya kepada warga yang terdampak, khususnya para pedagang kaki lima (PKL).
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Cirebon– Setelah langkah tegas melakukan penertiban di kawasan wisata, Pemerintah Kabupaten Cirebon kini mulai menunjukkan keberpihakannya kepada warga yang terdampak, khususnya para pedagang kaki lima (pkl).
Tidak sekadar menertibkan, Pemkab juga menawarkan sejumlah solusi yang dinilai cukup manusiawi dan membuka ruang transisi yang adil bagi para pelaku usaha kecil.
Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman, menyampaikan pemerintah daerah bersama unsur Forkopimda serta perwakilan para pedagang telah melakukan pertemuan lanjutan. Hal itu untuk membahas tindak lanjut pasca penertiban. Salah satu kesepakatan penting dalam pertemuan tersebut adalah penyediaan lokasi sementara untuk para pedagang kuliner malam, yang selama ini berjualan di Jalan Syekh Datul Kahfi.
" Untuk sementara, pedagang kuliner yang biasanya berjualan sore hingga malam hari akan kami tempatkan di Jalan KH Abbas, dimulai pukul 4 sore hingga malam," kata Agus, Rabu 9 Juli 2025.
Sementara itu, untuk para pedagang pagi hari seperti penjual buah, sayur, dan ayam, Pemkab memberikan solusi dengan memindahkan mereka ke Pasar Pasalaran. Menariknya, Pemkab menyediakan sekitar 100 kios kosong di pasar tersebut yang dapat digunakan secara gratis oleh para pedagang.
“Di Pasar Pasalaran ada kios kosong, sekitar 100-an. Para pedagang bisa langsung menempati tanpa dipungut biaya sepeser pun. Ini bentuk kepedulian kami agar ekonomi mereka tetap bisa berjalan,” ujarnya.
Tak hanya itu, skema satu arah (one way) di Jalan Syekh Datul Kahfi juga tengah dikaji sebagai bagian dari perencanaan kawasan wisata jangka panjang. Namun, untuk saat ini, Pemkab masih fokus pada uji coba skema penataan selama dua hingga tiga bulan ke depan.
“Untuk one way masih dalam kajian, karena kita sedang menyusun langkah jangka pendek dulu. Setiap bulan kami akan evaluasi bersama agar penataan kawasan ini bisa membawa manfaat tanpa banyak pihak yang dirugikan,” jelasnya.
Pemkab juga berencana mengajak para pengusaha batik yang memiliki showroom di sekitar kawasan trusmi untuk membantu menampung aktivitas pedagang siang hari, agar aktivitas ekonomi tetap hidup tanpa mengganggu ketertiban lalu lintas.
“Solusi tambahan kami adalah bekerja sama dengan para pengusaha batik di sekitar lokasi agar pedagang kuliner siang bisa ditampung di area showroom. Tentu dengan penjagaan dan pengawasan dari petugas kami, Satpol PP bersama TNI-Polri,” ucap Wabup.
Sementara itu, perwakilan pedagang kaki lima, Burhanuddin, menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan dan solusi yang ditawarkan Pemkab Cirebon. Ia menilai langkah tersebut merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam merapikan kawasan wisata Trusmi tanpa mengabaikan nasib pedagang kecil.
“Kami pedagang kuliner yang biasa berjualan di Jalan Syekh Datul Kahfi sore hingga malam, mendukung penuh keputusan Pemkab untuk dipindah ke Jalan KH Abbas. Ini adalah keputusan resmi dan kami siap mengikuti,” aku Burhanuddin.
Burhanuddin menambahkan, pemindahan ini melibatkan 304 pedagang malam dan sekitar 80 pedagang pagi yang kini akan ditata ulang. Ia juga menjelaskan bahwa akan ada pertemuan lanjutan di Desa Weru Lor untuk menyepakati skema lapak dan lokasi penempatan gerobak.
“Yang dieksekusi itu total 304 pedagang kuliner malam. Kami sudah minta waktu tiga hari untuk persiapan dan penataan tempat. Ibu Kapolresta sendiri mengizinkan waktu dua hari, dan kami rasa cukup,” tukasnya.
Seperti diketahui, kawasan Jalan Syekh Datul Kahfi kini dirancang menjadi Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL). Artinya, semua bentuk aktivitas liar, termasuk lapak pkl dan parkir liar, tidak lagi diperbolehkan. Pemkab berharap, setelah masa uji coba, kawasan trusmi bisa menjadi ikon wisata yang rapi, aman, dan nyaman. (maman suharman)
Editor : Ahmad Sayuti

