Pemprov dan DPRD Jabar Sepakat 'Puasa', KUA-PPAS 2026 Fokus Belanja Infrastruktur

INILAHKORAN, Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DPRD menyepakati belanja yang dikucurkan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2026, melalui Rapat Paripurna di Kantor DPRD Jabar, Kota Bandung, Jumat 31 Oktober 2025.

Belanja yang disepakati dalam KUA PPAS sekitar Rp28 triliun. Di mana peruntukan terbesar adalah belanja pegawai dan fix cost sebesar Rp8,36 triliun atau 29,36 persen.

Untuk belanja infrastruktur, tertinggi adalah sektor pendidikan. Yakni sebesar Rp6,3 triliun atau 22,14 persen dari postur APBD yang disepakati dalam KUA PPAS 2026.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menuturkan, dari jumlah ini mau tak mau internal Pemprov akan mengencangkan ikat pinggang. Lantaran jumlah tersebut melenceng dari prakiraan awal sekitar Rp31 triliun, akibat susutnya dana transfer ke daerah (TKD) Rp2,4 triliun dari pemerintah pusat.

"Puasa untuk internal. Tapi untuk eksternal, layanan publiknya pesta. Karena kan alokasi-alokasi pembangunan untuk kepentingan masyarakat malah mengalami peningkatan pada tahun ini (2025)," ujar Dedi usai mengikuti Rapat Paripurna.

Belanja yang dikorbankan untuk dikurangi kata dia antaranya, perjalanan dinas, belanja makan dan minum (Mamin), penggunaan air, listrik, pemeliharaan aset, alat tulis kantor (ATK) dan melaksanakan work from home (WFH) untuk ASN di lingkungan Pemprov Jabar.

"Karena semakin banyak orang di kantor, semakin banyak air yang dipakai, listrik yang dipakai, semakin banyak jaringan internet yang digunakan," ucapnya.

Wakil Ketua DPRD Jabar Iswara mengatakan, meski banyak belanja internal yang dikurangi. Namun program pelayanan publik tetap optimal.

"Insya Allah, di dalam RAPBD 2026 nanti tetap ada sekitar 350 program kegiatan dan sekitar 1.305 sub-kegiatan. Jadi, tidak ada yang berkurang," terangnya.

Semuanya lanjut dia, berfokus pada infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. "Kalau bicara human development index, IPM itu kan pendidikan, kesehatan, daya beli dan infrastruktur. Ya, itu yang paling prioritas. Itu yang paling besar anggarannya," imbuhnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar Dedi Mulyadi mengungkapkan KUA PPAS yang ditetapkan dan disepakati, sebesar Rp28,7 triliun. Jumlah ini sambung dia, sudah mengakomodir pengurangan TKD seperti yang disampaikan Kementerian Keuangan.

"Namun demikian, sesuai dengan kebijakan Pak Gubernur, bahwa 2026 walaupun dengan tanpa dana transfer yang maksimal, maka prioritas program di 2026 tetap ada pada infrastruktur," ucapnya. 

Konsentrasinya selain pendidikan, juga infrastruktur yang meliputi jalan, jembatan, transportasi, sumber daya air dan perhubungan dengan total Rp4,01 triliun atau 14,09 persen dari yang disepakati.

"Kemudian kalau pendidikan ada di Rp6,3 triliun, kemudian di kesehatan di Rp2 triliun, selebihnya terbagi ke ekonomi, sosial, lingkungan hidup sampai dengan program lain," terangnya.

Untuk pendidikan, yang menelan porsi paling besar kata dia, antaranya untuk pembangunan sekolah baru sebanyak 50 unit, ruang kelas baru dan rehabilitas kelas. Serta operasional pendidikan, BOS, BOPD dan beasiswa bagi siswa miskin di sekolah swasta.

Untuk pembangunan sekolah baru, Pemprov Jabar hanya mengakomodir pembangunan infrastruktur.

"Pembebasan lahan? Kita sesuai dengan arahan Pak Gubernur, untuk pembangunan unit sekolah baru. (Lahan) menggunakan tanah atau lahan yang disiapkan oleh kabupaten/kota," terangnya.

Sejauh ini, sudah ada enam bupati/wali kota kata Dedi yang telah menyiapkan lahan untuk pembangunan sekolah baru, dari target 50 sekolah.

"(Lokasinya) tersebar. Salah satu pertimbangan yang Pak Gubernur fokus adalah di wilayah perkotaan yang jumlah usia anak sekolahnya tinggi dan tidak tertampung," ujarnya.

Sebab pertimbangannya, bila dibangun di per kecamatan, belum tentu lanjut dia, jumlah siswanya memenuhi. "Nanti jadi kosong juga," katanya.

Dalam KUA PPAS 2026 yang disepakati, anggaran belanja diproyeksikan untuk belanja pegawai dan fixed cost sebesar Rp8,36 triliun, bagi hasil dan hibah Rp6,23 triliun, pendidikan Rp6,3 triliun, lingkungan hidup Rp180,6 miliar, pembangunan desa dan sosial kemasyarakatan Rp746,41 miliar, kesehatan Rp1,63 triliun, pangan dan pertanian Rp135,04 miliar, perekonomian Rp245,57 miliar, infrastruktur Rp4,01 triliun dan belanja program lainnya Rp393,54 miliar. (Yuliantono)