Komisi III DPRD KBB Temukan 17 Truk Sampah Rusak Parah, Kebijakan Sewa Diterapkan

INILAHKORAN.ID - Komisi III DPRD KBB mendesak adanya pembenahan terhadap sistem pengelolaan truk sampah menyusul temuan faktual di lapangan. 

Sebanyak 17 unit armada truk sampah milik Dinas Lingkungan Hidup (DLH) KBB dipastikan sudah tidak layak beroperasi dan membahayakan keselamatan pengemudi akibat kerusakan berat pada sektor teknis vital.

Ketua Komisi III DPRD KBB Pither Tjuandys mengungkapkan, temuan tersebut didapatkan langsung setelah pihaknya melakukan peninjauan mendadak ke lapangan untuk memeriksa kondisi fisik total 48 unit armada lingkungan hidup yang ada. 

Dalam sidak tersebut, Komisi III mendapati fakta mencengangkan berdasarkan laporan langsung para pengemudi (driver) yang setiap hari bertaruh nyawa di jalan raya.

"Kami menemukan secara langsung di lapangan bahwa dari total 48 unit armada yang ada, sebanyak 17 unit di antaranya sudah mengalami kerusakan parah," kata Pither saat ditemui di UPT Kebersihan KBB, Jumat (13/11/2026).

Berdasarkan keterangan langsung para driver, ungkap Pither, kendaraan-kendaraan ini mengalami masalah teknis krusial mulai dari sistem pengereman yang tidak berfungsi optimal, kerusakan bak penampung, mesin yang aus, hingga persneling yang rusak parah.

"Bahkan. sampai-sampai harus diikat agar mobil bisa berjalan," sebutnya.

Pither menegaskan, kondisi semacam ini tidak bisa lagi ditoleransi karena menyangkut keselamatan jiwa para pekerja di garis depan pelayanan publik. 

"Membiarkan armada rusak beroperasi sama dengan mempertaruhkan nyawa driver sekaligus memperburuk citra pelayanan pemerintah daerah," tegasnya.

Pither menegaskan, intervensi yang dilakukan Komisi III DPRD KBB ini menjadi langkah penyelamatan darurat agar DLH KBB tidak terus-menerus menjadi sorotan negatif publik akibat operasional armada uzur. 

"Dengan peralihan ke sistem sewa pada 2027, efisiensi anggaran pemeliharaan diharapkan dapat ditekan sekaligus mengembalikan performa pelayanan kebersihan yang optimal bagi masyarakat Kabupaten Bandung Barat," imbuhnya.

Menanggapi krisis armada tersebut, Kepala UPT Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) KBB Imam Fauzi menjelaskan pihaknya bersama legislatif telah merumuskan langkah strategis jangka panjang untuk menuntaskan persoalan ini. 

Salah satu poin penting yang disepakati, yakni perombakan total pola penganggaran operasional kebersihan.

"Dalam arah kebijakan penganggaran tahun 2027 mendatang, diputuskan bahwa tidak ada lagi pengadaan pembelian unit kendaraan baru. Anggaran akan dialihkan sepenuhnya ke sistem sewa unit," ucapnya.

Imam menyebut, sebanyak 17 unit armada lama yang selama ini menguras anggaran pemeliharaan dan konsumsi bahan bakar yang membengkak namun tidak produktif akan resmi dihentikan operasionalnya. 

Sebagai gantinya, DLH KBB bakal mengandalkan skema sewa kendaraan baru, di mana pada tahun 2027 direncanakan akan disewa sebanyak 10 unit armada baru guna menutupi defisit operasional di lapangan.

"Dampak dari karut-marut kondisi armada ini selama ini dinilai sangat masif terhadap kualitas pelayanan publik," ujarnya.

Berdasarkan analisis operasional, armada yang tidak layak jalan menyebabkan waktu tempuh perjalanan menjadi jauh lebih lambat dari jadwal normal. 

Selain itu, tonase atau kapasitas pengangkutan sampah berkurang drastis; jika armada normal mampu melayani hingga lima kali perjalanan (rit) per hari, armada rusak berat kerap kali hanya mampu menyelesaikan satu kali perjalanan (rit) saja.

"Keterlambatan dan penurunan volume pengangkutan sampah ini tak jarang memicu gelombang keluhan dari masyarakat terkait lambatnya penanganan sampah di berbagai wilayah Bandung Barat," ungkapnya.