Pemprov Jabar Jamin Pendidikan Siswa Kurang Mampu di SMA/SMK Negeri dan Swasta

INILAHKORAN, Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat bakal menjamin pendidikan siswa kurang mampu, di SMA/SMK negeri dan swasta.

Ini dikatakan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, bila yang menjadi acuan adalah ketimpangan antara kuota atau daya tampung SMA/SMK negeri dengan jumlah siswa.

Dia mengatakan, jika sekolah negeri milik pemerintah tidak mampu menampung seluruh siswa, maka bukan masalah bila harus sekolah di swasta.

"Kan kita kerjasama. Pokoknya begini, pemerintah akan menanggung seluruh masyarakat miskin untuk sekolah gratis di negeri atau swasta," ujar Dedi di Gedung Negara Pakuan, Kota Bandung, Jumat 16 Mei 2025.

Saat ini Pemprov Jabar melalui Dinas Pendidikan kata dia, sudah mengalokasikan anggaran di pergeseran APBD 2025, termasuk untuk kebutuhan biaya untuk siswa kurang mampu.

"Yang sekarang, eksisting Rp600 miliar," ucapnya.

Sebelumnya Plt Kepala Disdik Jabar Deden Saepul Hidayat mengatakan, ada gap antara daya tampung sekolah dengan jumlah siswa pada Peserta Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025.

Total, jumlah kuota yang tersedia untuk masuk ke sekolah negeri pada tahun ini pada SMA/SMK dan SLB hanya sekitar 329.000 siswa.

"Sedangkan calon peserta didik yang akan masuk berdasarkan jumlah lulusan (SMP) itu sekitar 700.000 siswaan, jadi dipastikan semua tidak akan masuk ke sekolah negeri," kata Deden, Kamis 15 Mei 2025 kemarin.

Khusus siswa dari keluarga kurang mampu kata Deden, Pemprov Jabar bakal menjamin calon peserta untuk bersekolah di sekolah negeri, bahkan tanpa melalui sebuah seleksi.

"Kita punya rancangannya, termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita memuliakan anak-anak dari kelompok tidak mampu. Mengapa saya katakan memuliakan? Mereka tidak mesti harus ikut seleksi, tapi mereka ditempatkan," ucapnya.

Selain itu, siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu tidak dapat masuk ke sekolah negeri akibat kuota yang sudah terpenuhi lanjut dia, pemerintah bakal memenuhi kebutuhan biaya siswa tersebut selama bersekolah di sekolah swasta.

"Kalau itu adalah kelompok yang memang kategori yang harus kita perhatikan. Tentunya ketika di swasta ada budget yang harus kami siapkan dan itu sudah kita siapkan," kata Deden.

"Pak Gubernur sudah memerintahkan kepada kami untuk membiayai anak-anak yang miskin di swasta. Itu sudah kita anggarkan begitu," imbuhnya.

Pada SPMB ini, pemerintah masih menyediakan empat jalur utama. Namun khusus di wilayah Jabar ada tambahan kuota khusus bagi calon siswa yang didaerah tempat tinggalnya tidak memiliki sekolah baik negri maupun swasta.

Adapun keempat jalur SPMB tersebut yakni Jalur Domisili yang sebelumnya bernama Jalur Zonasi, kemudian Jalur Afirmasi yang ditujukan bagi keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas.

Kemudian Jalur Prestasi bagi calon siswa yang memiliki prestasi akademik maupun non-akademik, terakhir Jalur Mutasi yang diperuntukan bagi calon siswa yang berpindah karena tugas orangtua.

"Kalau jalur masih tetap empat ya tapi kami punya satu jalur lagi yaitu kuota khusus, yang didaerahnya tidak ada sekolahnya, dan itu juga untuk calon siswa yang masuk dalam kategori tidak mampu," tandasnya.