Kontroversi Sanksi Yuran Fernandes: APPI dan FIFPro Angkat Suara, PT LIB: Kami Tak Punya Wewenang

INILAHKORAN, Bandung – Polemik sanksi berat yang dijatuhkan kepada bek PSM Makassar, Yuran Fernandes, terus bergulir dan kini menjadi perhatian nasional hingga internasional.

Pemain asal Tanjung Verde itu menerima sanksi larangan bermain selama 12 bulan dan denda Rp25 juta dari Komite Disiplin (Komdis) PSSI, buntut dari komentar pedasnya di media sosial terkait kualitas sepak bola Indonesia usai kekalahan PSM 1-3 dari PSS Sleman pada 3 Mei 2024 di Stadion Maguwoharjo, Sleman.

Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru (LIB), Ferry Paulus, menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk ikut campur dalam urusan Komdis PSSI.

Menurutnya, Komdis merupakan badan independen yang memiliki kewenangan penuh dalam menjatuhkan sanksi disipliner terhadap pemain atau pelaku sepak bola di Indonesia.

“Kalau dari sisi LIB, kasus seperti Yuran ini juga terjadi di kasus sebelumnya seperti Bojan Hodak atau Paul Munster. Termasuk juga isu-isu tentang komunikasi jelek oleh pemilik klub, kami sampaikan semua itu ke Komdis PSSI,” ujar Ferry Paulus dalam jumpa pers di Kantor PT LIB, Senayan, Jakarta Selatan, seperti dikutip dari ANTARA.

“Karena Komdis ini badan independen, yang saya tahu hasilnya bahwa pelatih itu diberi peringatan keras. Tapi Yuran ini saya juga tidak tahu deskripsinya apa soal 12 bulan itu. Dari sisi liga, kami tidak punya wewenang apa-apa untuk berkomentar karena ini ranah dari Komdis,” tambahnya.

Sanksi ini langsung berdampak, karena Yuran Fernandes sudah absen saat PSM menghadapi Malut United pada 10 Mei lalu. Padahal, Juku Eja masih menyisakan dua pertandingan penting di akhir musim melawan Barito Putera dan Persita Tangerang.

Tak tinggal diam, Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI) menyatakan penolakan keras terhadap hukuman tersebut. Wakil Presiden APPI, Achmad Jufriyanto, menilai bahwa komentar Yuran merupakan bentuk kekecewaan pribadi yang sah diungkapkan secara terbuka.

“Komentar Yuran di media sosial itu adalah murni ungkapan kekecewaan. Seharusnya itu bisa menjadi refleksi bagi banyak pihak dalam memperbaiki kualitas sepak bola kita,” ujar Jufriyanto seperti dikutip dari pernyataan resmi APPI.

Lebih jauh lagi, sanksi ini juga mendapat sorotan dari FIFPro, federasi pesepak bola profesional dunia. FIFPro menyatakan kekhawatirannya terhadap kerasnya hukuman yang diterima Yuran, dan menegaskan bahwa setiap pemain profesional memiliki hak untuk menyuarakan pendapat.

Ferry Paulus sendiri enggan menanggapi komentar dari FIFPro, dan kembali menekankan bahwa urusan sanksi disipliner murni menjadi domain Komdis PSSI.

“Kemudian komplain dari FIFPro, kami tidak bisa komentar tentang itu. Buat kami kalau ranahnya di kami misalnya seperti tunggakan gaji akan kami respon. Karena ini dari Komdis PSSI, tidak bisa Komdis kami ajak dialog soal ini. Dapurnya berbeda,” ujar Ferry.

Di sisi lain, manajemen PSM Makassar secara resmi telah mengajukan banding ke Komdis PSSI. Mereka tidak membenarkan komentar Yuran, namun menyebut bahwa hukuman larangan bermain selama satu tahun terlalu berlebihan dan tidak proporsional.

“Memo banding untuk putusan sanksi Komdis terhadap Yuran Fernandes, sudah PSM Makassar kirimkan ke PSSI,” kata Media Officer PSM, Sulaiman Abdul Karim, dalam pernyataan tertulisnya.***