Pemprov Jabar Mulai Sebar Bansos Beras untuk Warga Terdampak PPKM Darurat

INILAH, Bandung-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat mulai menyalurkan bantuan sosial (bansos) untuk warga terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Bantuan tersebut berupa beras yang akan disebar ke 27 kabupaten kota.

Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Jawa Barat Dodo Suhendar mengatakan, penerima bantuan ini pun sudah terdata sehingga bisa lebih cepat dalam pendistribusian. Penerima bantuan ini pun sudah terdata sehingga bisa lebih cepat dalam pendistribusian.

Penyaluran sendiri dimulai di Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Adapun, kebutuhan beras untuk disalurkan ada sekitar 38 juta kilogram (kg) beras jenis premium.

"Ini (bansos beras) harus segera disampaikan agar tepat sasaran. Dan hari ni kita mulai untuk sasaran PKH dan Program bantuan sosial tunasi (BTS)," ujar Dodo, Minggu (18/7/2021).

Dodo menjelaskan, semula bantuan bantuan yang akan disebarkan lewat Kementerian Sosial (Kemensos) sebanyak 10 kg. Namun, ada tambahan lagi 5 kg tapi untuk warga yang masuk kategori non-DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang juga dinilai terdampak kebijakan PPKM Darurat.

Sementara untuk bantuan tunai nominal yang akan didapat sekitar Rp600 ribu yang merupakan dana untuk dua bulan, Mei dan Juni.

"Ini semua dukungan pemerintah pada saat PPKM Darurat. Mulai siang ini dan sore hari akan kita salurkan," kata dia.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan menambah alokasi anggaran bantuan sosial. Hal ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan dari dampak PPKM Darurat yang tengah berlaku.

Anggaran bansos naik hingga mencapai Rp187,84 triliun. "Dengan menyikapi perkembangan COVID, perlindungan sosial akan naik dari Rp153,8 triliun menjadi Rp187,84 triliun untuk tambahan berbagai bantuan sosial," ujar Sri Mulyani dalam jumpa pers virtual pada Sabtu (18/7/2021).

Selain anggaran untuk bantuan sosial, Menkeu juga menambahkan anggaran untuk bidang kesehatan. Semula Kemenkeu menganggarkan Rp193,93 triliun untuk bidang kesehatan.

"Total anggaran untuk kesehatan akan mencapai Rp214,95 triliun," ujar Sri Mulyani. Angka ini diperkirakan untuk kenaikan klaim pasien, pengadaan RS Darurat, percepatan vaksinator, hingga penebalan PPKM dari intercept earmark TKD/D. (riantonurdiansyah)