Pengamat: Pemerintah Harus Memiliki 'Grand Design' Pendidikan

INILAH, Bandung - Pendidikan merupakan proses melahirkan generasi penerus yang berkualitas. Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang masih mempunyai masalah dalam dunia pendidikan.

Penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia antara lain adalah masalah efektivitas, efisiensi, dan standarisasi pengajaran, selain kurang kreatifnya para pendidik dalam membimbing siswa, kurikulum yang membuat pendidikan semakin mundur. Kurikulum hanya didasarkan pada pengetahuan pemerintah tanpa memperhatikan kebutuhan masyarakat.

Para pendidik hanya memaksakan anak untuk mengusai seluruh materi yang dikurikulumkan, tidak pernah mempertimbangkan apakah materi tersebut sesuai dengan potensinya atau tidak. Akhirnya peserta didik berkembang bukan berdasarkan potensinya namun seolah-olah karena keterpaksaan.

Melihat fenomena itu, Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Cecep Darmawan mengatakan, pemerintah harus memiliki grand design pendidikan atau disebut sebagai peta jalan pendidikan.

"Kita tidak punya peta jalan pendidikan, jadi selama ini entah jalannya kemana. Harusnya, kita punya grand design atau road map pendidikan, 50 tahun bahkan 100 tahun pendidikan kita mau dibawa kemana. Ganti menteri, ganti kebijakan, dan ganti kurikulum  tanpa pondasi-pondasi yang jelas ke arah mana perubahannya ," ujarnya Pakar Kebijakan Publik itu, Selasa (6/10/2020).

Menurut Cewan, sapaan akrabnya Cecep Darmawan menambahkan siapapun menterinya, dan kadisdiknya harus mengikuti grand design. Jadi seluruh pejabat bekerja menurut sistem dan peta jalan yang sudah ditetapkan, agar kebijakannya konsisten dan jelas arah serta target pencapainnya. Hal ini dilakukan agar tercipta sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Semua berawal dari pendidikan yang dirancang dengan baik. 

"Jadi jangan sampai pendidikan kita itu maju mundur, maju mundur, putar-putar tanpa arah dan tujuan yang jelas. Misalnya SMA menjadi SMU kemudian SMA lagi. Merubah A ke U lalu ke A lagi. Kebijakan yang tidak memiliki basis ilmiah yang jelas," imbuh Cewan, yang juga Sekjen Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara (AsIAN).

Cewan menambahkan selain faktor kebijakan, kemajuan pendidikan suatu negara dipengruhi oleh visi kepemimpinan birokrasi pendidikan, daya dukung anggaran, sarana dan prasarana atau fasilitas, guru/dosen, proses pembelajaran, kurikulum, dan budaya masyarakatnya. 

Begitu pun lanjut Cewan, pendidikan bukan hanya domain pendidikan formal di sekolah dan perkuliahan saja, akan tetapi ada pendidikan masyarakat, dan pendidikan keluarga yang sama pentingnya. Sayangnya, selama ini hasil pendidikan belum signifikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. 

"Padahal pendidikan akan banyak mendongkrak SDM di masa depan. Jadi pemerintah yang bisa kita seperti apa dan lainnya. Ini juga sama pentingnya," pungkasnya. (Okky Adiana)