PKL Semrawut, Industri Batik Tertekan: Modernisasi Menghimpit Trusmi

Oleh : Maman Suharman

Di balik megahnya gerbang wisata dan warna-warni kain megapendung yang mendunia, Trusmi sedang berjuang menyelesaikan sengkarut penataan pedagang kaki lima (PKL). Bersamaan dengan itu, ada jeritan para perajin batik lokal yang kian terhimpit modernisasi.

Riuh rendah persoalan PKL ini memuncak sejak September 2026 lalu. Trotoar Jalan Fatahillah menjadi saksi bisu kecemburuan sosial antar-sesama pencari nafkah. Paguyuban Pedagang Weru Kidul akhirnya meminta Satpol PP bertindak tegas.

Bukan tanpa alasan desakan itu muncul. Sebagian pedagang telah memilih mengalah dan patuh.

Mereka mengemas lapak mereka, lalu pindah ke lokasi relokasi di Jalan Pengayoman dan sekitar Masjid Al Mustaqim. Namun, kepatuhan ini menyisakan getir ketika melihat rekan sesama pedagang masih bebas menggelar dagangan di trotoar lama.

Bagi mereka yang sudah pindah, aturan harus ditegakkan adil agar dapur semua orang bisa tetap mengepul tanpa ada yang merasa ditinggalkan.

Napas ketegasan pun dihembuskan oleh Camat Weru, Abdul Roup. Beliau berdiri di sisi para pedagang yang mau bekerja sama.

“Harus ada tindakan yang tegas. Saya juga sudah mengingatkan para pedagang dan mereka sudah patuh, bahkan sudah sampai satu bulan ini berjualan di dalam,” ujar Abdul Roup, Senin (5/10).

Sayangnya, jalan keluar tidak semudah membalikkan telapak tangan. Birokrasi yang berbelit membuat penataan ini menggantung.

Kepala Seksi Operasional, Pengendalian dan Kerja Sama Satpol PP Kabupaten Cirebon, Wisma Wijaya, mengakui pihaknya tidak bisa serta-merta mengusir pedagang.

Status Jalan Fatahillah sebagai aset Pemerintah Provinsi Jawa Barat membuat mereka harus menunggu koordinasi dari Bandung. Langkah terdekat yang bisa diambil kini hanyalah mendata ulang para pedagang bersama pihak kecamatan dan desa.

“Sebelum penataan lanjutan dilakukan, pemerintah juga akan melakukan pendataan pedagang bersama pihak kecamatan dan pemerintah desa,” ungkap Wisma.

Namun, estetika jalanan dan ketertiban umum hanyalah permukaan dari masalah yang jauh lebih besar di Trusmi. Jiwa dari kawasan ini—yaitu industri batik tulis dan cap tradisional—sedang sekarat digilas zaman.

Hisyam Suleiman, salah satu perajin batik Cirebon yang bertahan, membagikan kisah sedihnya.

Dalam tiga tahun terakhir, ruang pamerannya kian sepi. Penjualan batik terus merosot tajam. Musuh mereka kini nyata namun tak kasatmata: serbuan produk tekstil bermotif batik hasil produksi massal pabrikan yang dijual dengan harga miring.

Tragisnya lagi, warisan budaya ini terancam punah dari hulunya. Hisyam mengeluhkan betapa sulitnya menemukan generasi muda yang mau mengotori tangan mereka dengan malam dan canting.

Jumlah perajin batik asli kian menyusut, tergusur oleh zaman yang menuntut segala hal bergerak serbacepat. Trusmi kini tak hanya sedang menata wajah jalanannya, tetapi juga sedang bertaruh nyawa menyelamatkan identitasnya yang perlahan pudar.

Sementara itu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Cirebon menyatakan upaya menjaga keberlangsungan batik dilakukan melalui pelestarian, pemanfaatan, pengembangan dan pembinaan.

Pamong Budaya Ahli Muda Disbudpar Kabupaten Cirebon, Iman Hermanto, mengatakan Batik Trusmi bersama Batik Ciwaringin merupakan bagian dari kekayaan budaya Kabupaten Cirebon yang perlu terus dijaga.

“Di bidang kebudayaan itu sendiri, kita secara rutin mengenalkan pelestarian, pemanfaatan, pengembangan, dan pembinaan, salah satunya batik sebagai salah satu unsur kebudayaan yang ada di Kabupaten Cirebon,” kata Iman.

Disbudpar juga mendorong pengenalan motif Batik Trusmi dan Ciwaringin kepada generasi muda, termasuk memberikan edukasi mengenai proses pembuatan batik.

“Berbagai persoalan tersebut menunjukkan pengembangan Sentra Batik Trusmi tidak cukup hanya mengandalkan promosi sebagai destinasi wisata dan pusat belanja batik,” pungkasnya. (bsf)