Polemik Pembangunan TPST Gempol: Urai Sampah, Tambah Masalah
RENCANA pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon, dikhawatirkan warga malah menambah masalah baru.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
Oleh: Maman Suharman
Warga Desa Palimanan Barat menyimpan kekhawatiran.Mereka tidak ingin kehadiran fasilitas pengolahan sampah justru menambah persoalan lingkungan yang selama ini sudah mereka rasakan.
Bagi warga, persoalannya bukan sekadar pembangunan fasilitas baru. Ada kekhawatiran tentang udara yang semakin tercemar, bau tidak sedap, hingga dampak aktivitas pengolahan sampah terhadap permukiman dan lingkungan sekitar.
Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Wilayah Gempol selama ini telah dikelilingi berbagai aktivitas industri, mulai dari pabrik semen, pengolahan aspal, hingga aktivitas pengolahan batu bara. Warga khawatir, pembangunan TPST tanpa sistem pengelolaan yang benar- benar teruji akan semakin menambah beban lingkungan di kawasan tersebut.
Penolakan masyarakat juga berkaitan dengan harapan warga terhadap potensi wisata alam di kawasan hutan yang dikelola melalui Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).
Mereka tidak ingin rencana pengembangan kawasan tersebut terganggu oleh keberadaan fasilitas pengolahan sampah.
Tokoh masyarakat setempat, Said, sebelumnya telah menyampaikan sejumlah keberatan. Selain persoalan dampak lingkungan, masyarakat juga membutuhkan kejelasan mengenai teknologi dan mekanisme pengolahan sampah yang nantinya diterapkan.
Di tengah polemik tersebut, Pemerintah Kabupaten Cirebon didesak tidak sekadar melanjutkan tahapan proyek. Evaluasi menyeluruh diperlukan, mulai dari penentuan lokasi, kajian kelayakan lingkungan, sosialisasi kepada masyarakat, hingga kesiapan anggaran.
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Cirebon, Hilman Firmansyah, menjelaskan bahwa keterlibatan instansinya dalam rencana pembangunan TPST lebih banyak berkaitan dengan urusan pertanahan.
Sementara fasilitasi utama proyek berada di bawah kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
“Fasilitasi tanah itu ada di PUPR karena semuanya di PU. Kami dilibatkan karena ada bidang pertanahan. Seharusnya yang lebih aktif PU dan DLH,” ujar Hilman, Senin (16/11/2026).
Ia mengakui, DPKPP pernah dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi kepada masyarakat.
Saat itu, sejumlah warga meminta penjelasan lebih jauh mengenai proses pengolahan sampah yang akan diterapkan di TPST.
Namun, penjelasan yang disampaikan DLH saat pertemuan tersebut dinilai belum cukup terperinci untuk menjawab seluruh pertanyaan warga.
“Memang ada beberapa masyarakat yang meminta klarifikasi terkait pengolahan sampah sampai sejauh mana. Hanya saja, dari LH belum menjelaskan secara detail,” ungkapnya.
Dalam perkembangan berikutnya, kata Hilman, muncul perusahaan yang menyatakan kesiapannya bermitra dengan pemerintah untuk mengelola sampah.
Perusahaan tersebut bahkan telah memaparkan mekanisme pengolahan yang akan digunakan.
Meski begitu, pemaparan tersebut belum sepenuhnya meredakan kekhawatiran masyarakat.
“Terakhir ada perusahaan yang siap bermitra.
Mereka sudah menjelaskan proses pengolahan sampah, tetapi masyarakat belum puas. Namun, ini bukan ranah kami,” katanya.
Dari sisi pertanahan, Hilman menyebut kepemilikan lahan yang menjadi objek rencana pengadaan telah teridentifikasi sebanyak 14 orang. DPKPP juga sudah melakukan pemetaan dan pengukuran terhadap bidang tanah yang dibutuhkan untuk pembangunan TPST.
Akan tetapi, proses penilaian atau appraisal untuk menentukan besaran ganti rugi belum dilakukan. Tahapan tersebut masih menunggu proses kajian dan penilaian terhadap lahan yang akan dibebaskan.
“Yang punya tanah sudah clear ada 14 orang.
Prosedur DPKPP sudah melakukan proses pemetaan dan pengukuran. Untuk nilai ganti rugi belum sampai appraisal,” jelasnya.
Hilman juga menyebutkan, berdasarkan perencanaan, lokasi TPST berjarak sekitar 500 meter dari permukiman penduduk.
Jarak tersebut dinilai telah memenuhi pertimbangan penempatan lokasi.
Meski demikian, ia memahami mengapa rencana pembangunan itu memunculkan penolakan. Pengalaman masyarakat menghadapi aktivitas industri selama ini menjadi salah satu alasan munculnya kekhawatiran.
“Kenapa warga protes, karena banyaknya polusi yang ada di Gempol. Semen saja polusi, apalagi kalau ditambah nanti ada bau sampah,” tuturnya.
Terkait kemungkinan pemindahan lokasi, Hilman mengatakan hingga kini belum ada rencana untuk mengubah titik pembangunan.
Pemerintah masih berpedoman pada kesesuaian lokasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon.
Ia juga meminta masyarakat tidak terlalu khawatir karena sistem yang direncanakan bukan pembuangan sampah secara terbuka atau open dumping, melainkan melalui proses pengolahan.
“Dinas menyampaikan tidak perlu khawatir karena kerja sama dengan pihak pengelola sampah itu menggunakan sistem pengolahan, bukan open dumping.
Sampah akan direduksi sehingga bisa memberikan manfaat bagi masyarakat,” paparnya.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Bidang Sanitasi DPUTR Kabupaten Cirebon, Dhany Hendratno, belum memberikan klarifikasi resmi mengenai sejauh mana kesiapan dokumen perencanaan proyek tersebut.
Salah satu hal yang masih perlu dipastikan adalah keberadaan dokumen studi kelayakan atau feasibility study (FS). Dokumen ini penting untuk mengukur apakah rencana pembangunan TPST benar-benar layak dilaksanakan, baik dari sisi teknis, lingkungan, sosial, maupun ekonomi.
(bsf )
Editor : Inilahkoran

