Proyek Underpass Gatsu Rp150 Miliar Tertahan, Warga Pertanyakan Lahan Terbengkalai

INILAHKORAN.ID – Realisasi pembangunan Underpass Gatot Subroto–Baros senilai Rp150 miliar yang pernah disampaikan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, hingga kini belum menampakkan tanda-tanda dimulainya konstruksi. 

Padahal, persiapan fisik di lapangan sudah dilakukan sejak lama, terlihat dari sejumlah bangunan yang sudah dibongkar dan menyisakan lahan kosong yang kini tampak semrawut dan kumuh. 

Keterlambatan ini mulai menuai kekhawatiran akan terancamnya target penyelesaian yang dijadwalkan berakhir pada tahun 2026, padahal manfaat besar proyek ini sangat dinanti masyarakat untuk mengurai kemacetan parah di perlintasan sebidang kereta api setempat.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Cimahi, Wilman Sugiansyah menjelaskan, hingga pertengahan Mei 2026 ini, status proyek masih berada di meja Pemerintah Provinsi Jawa Barat, tepatnya di bawah tanggung jawab Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang. 

Menurutnya, peran Pemkot Cimahi hanya sebatas fasilitasi dan koordinasi, sedangkan proses pengadaan lelang hingga pelaksanaan pembangunan sepenuhnya menjadi kewenangan provinsi. 

"Informasi yang kami terima, proyek ini masih dalam tahap persiapan tender. Kami belum menerima arahan lanjutan maupun jadwal pasti kapan pekerjaan fisik akan dimulai," kata Wilman, Selasa (19/5/2026).

Wilman menuturkan, pembongkaran bangunan yang terjadi sebelumnya, termasuk bangunan di atas lahan milik TNI yang dibongkar langsung oleh pihak pemilik, dilakukan sebagai langkah awal pembebasan lahan guna membuka ruang proyek yang membentang dari depan Kafe Bagi Kopi sekitar Pusdikpom hingga kawasan Pussen Arhanud dekat Taman Kartini. 

"Rencana ini berdampak pada sejumlah aset vital seperti Kantor Pos dan Telkom di sekitar lokasi. Namun, kondisi lahan yang kini terbengkalai tanpa aktivitas apapun memicu pertanyaan publik," tuturnya.

Wilman mengingatkan risiko terbesar dari keterlambatan atau bahkan pembatalan proyek ini justru bakal ditanggung sepenuhnya oleh warga Cimahi lantaran fungsi utama underpass ini untuk memutus titik kemacetan yang parah dan menekan angka kecelakaan di perlintasan kereta api tersebut.

"Melihat waktu yang semakin mepet dan kita sudah masuk pertengahan tahun tapi belum ada kegiatan konstruksi, target selesai akhir 2026 menjadi sangat berat," bebernya.

"Jika ini batal atau molor jauh, masyarakatlah yang paling dirugikan karena harus terus berhadapan dengan kemacetan dan risiko bahaya setiap harinya," tegasnya. 

Hingga saat ini, belum ada kepastian terbaru dari Pemprov Jawa Barat terkait kelanjutan proyek yang menjadi salah satu prioritas pengembangan infrastruktur di wilayah Cimahi ini. ***