Puluhan Siswa Keracunan MBG, Dewan Minta Investigasi Total dan Evaluasi SPPG
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kota Bogor kembali jadi sorotan setelah puluhan pelajar dari SD Negeri 2 dan 3 Batutulis, SD Lawanggintung.dan sekolah PUI di Kota Bogor mengalami dugaan keracunan makanan pada Jumat (14/11/2025) siang.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Bogor - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kota Bogor kembali jadi sorotan setelah puluhan pelajar dari SD Negeri 2 dan 3 Batutulis, SD Lawanggintung.dan sekolah PUI di Kota Bogor mengalami dugaan keracunan makanan pada Jumat (14/11/2025) siang.
Para siswa disebut mulai merasakan pusing, mual, dan muntah setelah menyantap menu MBG yang diproduksi dapur SPPG La Isola di Batutulis sekitar pukul 09.30 WIB.
Berdasarkan laporan Puskesmas Balekambang dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor, menu ayam yang dikonsumsi diduga memiliki aroma tidak sedap dan bagian yang belum matang. Dari 36 siswa yang datang ke fasilitas kesehatan, sebagian besar mengalami keluhan mual, pusing, dan muntah, sementara tiga siswa masih menjalani perawatan.
Menanggapi kejadian ini, Anggota DPRD Kota Bogor Dapil Bogor Selatan, Dedi Mulyono, menyampaikan keprihatinan mendalam dan meminta Pemkot Bogor melakukan investigasi menyeluruh.
"Ini kejadian serius dan tidak boleh dianggap ringan. Program MBG dibuat untuk meningkatkan gizi anak-anak, bukan malah menjadi sumber keracunan massal. Pemerintah harus turun cepat dan transparan," tegas Dedi pada Jumat (14/11/2025).
Dedi memaparkan, dugaan ayam kurang matang menunjukkan lemahnya kontrol kualitas di dapur SPPG. Sehingga kejadian seperti ini tidak boleh terulang.
"Kalau ada SPPG yang lalai, harus dihentikan sementara. Semua dapur MBG wajib memperketat standar kebersihan dan proses masaknya. Anak-anak bukan bahan eksperimen," tegasnya.
Dedi menyoroti fakta bahwa dari 55 SPPG yang beroperasi di Kota Bogor, baru 5 yang memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
"Ini alarm keras. sertifikasi higiene itu syarat utama, bukan pelengkap. Pemkot harus segera menertibkan semua SPPG agar memenuhi SLHS. Jangan tunggu korban berikutnya," tegas Dedi.
Dedie menjelaskan, DPRD Kota Bogor akan mengawal proses investigasi dan mendorong agar hasil laboratorium segera dipublikasikan. Ia meminta Dinas Kesehatan dan Dinas PUPR memperketat pengawasan rantai produksi MBG, mulai dari penerimaan bahan, pengolahan, hingga distribusi ke sekolah.
"Program MBG itu bagus dan sangat dibutuhkan. Tapi pelaksanaannya wajib aman, profesional, dan sesuai standar. Tidak boleh lagi ada makanan yang lolos tanpa pengecekan ketat," jelasnya.***
Editor : JakaPermana
