PWI Jabar Dorong Wartawan Jadi Benteng Informasi di Era Post Truth

INILAHKORAN.ID - Ketua PWI Jabar Tantan Sulthon Bukhawan mengingatkan wartawan agar tidak terjebak pada kecepatan dalam menyampaikan informasi tanpa memastikan kebenarannya. 

Menurutnya, di tengah derasnya arus informasi dan fenomena post-truth, wartawan dituntut tetap mengedepankan verifikasi dan kode etik jurnalistik.

Tantan menjelaskan, produk jurnalistik harus mampu menghadirkan informasi yang utuh dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Setiap wartawan memiliki tanggung jawab untuk memilah setiap informasi yang diterima, termasuk memastikan informasi tersebut bukan hoaks maupun bagian dari fenomena post-truth.

"Kalau kita larut dengan hal-hal urusan kecepatan tanpa memverifikasi informasi, tanpa menyaring apakah informasi itu benar, apakah hoaks atau post-truth, siapa lagi yang akan mengawal sumber informasi yang utuh sesuai kode etik," kata Tantan saat menghadiri Konferensi PWI Kabupaten Cirebon di Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, Rabu (7/10/2026). 

Dia menuturkan, kebutuhan masyarakat dan pemerintah terhadap informasi yang utuh semakin besar. Dalam konteks tersebut, wartawan memiliki posisi penting karena memahami kaidah jurnalistik, termasuk prinsip cover both sides atau keberimbangan dalam pemberitaan.

Kemitraan antara wartawan dan pemerintah tidak berarti menjadikan pers sebagai corong pemerintah. Pers tetap memiliki fungsi kontrol dan harus menjadi penyeimbang dalam penyelenggaraan pemerintahan.

"Ketika wartawan bermitra dengan pemerintah bukan berarti kita menjadi corong, tapi kita harus menjadi penyeimbang. Kita memiliki peran penting," ujarnya.

Tantan juga mengingatkan wartawan agar tidak menjadikan viralitas sebagai orientasi utama dalam membuat berita. Setiap karya jurnalistik, kata dia, harus mempertimbangkan manfaatnya bagi masyarakat.

Hal yang baik perlu disampaikan kepada publik. Sementara kebijakan maupun persoalan yang dinilai kurang baik tetap perlu dikritisi secara konstruktif. Wartawan juga tidak boleh memberitakan sisi buruk seorang pejabat hanya karena alasan subjektif atau ketidaksukaan pribadi.

"Jangan sampai karena kita tidak suka dengan seseorang, kemudian semua yang berkaitan dengan orang tersebut diberitakan jelek. Kita harus tetap berpegang pada prinsip keberimbangan," katanya.

Tantan berharap PWI Kabupaten Cirebon ke depan mampu melahirkan kader-kader wartawan yang turut mengambil peran dalam pembangunan daerah. Kemitraan dengan pemerintah juga perlu terus dijaga agar informasi pembangunan dan aspirasi masyarakat dapat tersampaikan secara baik.

Dalam Konferensi PWI Kabupaten Cirebon, Mamat Rakhmat terpilih secara aklamasi sebagai Ketua PWI Kabupaten Cirebon.