Rehabilitasi Cagar Budaya dan Wisma MPR yang Dibakar Demonstran Ditaksir Rp12,9 Miliar, Ditarget Selesai Desember 2026

INILAHKORAN, Bandung - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Direktorat Cipta Karya meninjau kondisi bangunan cagar budaya dan wisma MPR RI, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa 9 September 2025.

Dimana bangunan cagar budaya dan Wisma MPR RI ini rusak, usai dibakar oleh demonstran kala menggelar aksi di depan Kantor DPRD Jawa Barat, pada Jumat 23 Agustus 2025 lalu.

Direktur Jenderal Cipta Karya Dewi Chomistriana menuturkan, peninjauan ini merupakan tindaklanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto, untuk melakukan rehabilitasi bangunan aset negara yang rusak akibat aksi demonstrasi beberapa waktu lalu. Antaranya bangunan cagar budaya dan Wisma MPR RI.

"Nah yang bangunan cagar budaya mengalami kerusakan sedang dan yang non cagat budayanga kerusakan ringan," ujar Dewi usai peninjauan.

Untuk bangunan cagar budaya lanjut dia, proses rehabilitasi nantinya harus dilakukan secara hati-hati dan mempertahankan keaslian bangunan.

"Kemudian juga harus mengupayakan tidak terlalu banyak perubahan. Nah itu yang akan kami lakukan, tentu upaya ini tidak sebentar karena kami akan melakukan koordinasi dengan tenaga ahli cagar budaya di bawah Kementerian Kebudayaan," ucapnya.

Supaya ketika selesai rehabilitasi nanti sambung Dewi, bangunan tetap sesuai aturan berlaku mengenai cagar budaya. Selain itu, identifikasi dengan membaca sejarah bangunan turut dilakukan guna memastikan rehabilitasi yang dilakukan sesuai bentuk semula. Targetnya, Desember 2026 bangunan cagar budaya maupun Wisma MPR RI ini selesai direhabilitasi.

"Mungkin di akhir 2025 ini sudah memulai identifikasi, kemudian perencanaan. In Syaa Allah fisiknya akan kami mulai tahun depan dan kami nanti akan minta waktu sampai dengan Desember 2026 untuk penyelesaiannya" kata dia.

Untuk biaya rehabilitasi bangunan cagar budaya dan Wisma MPR RI ini, ditaksir kata Dewi tembus sekitar Rp12,9 miliar.

"Kurang lebih akan memakan biaya sekitar Rp12,9 miliar," ungkapnya.

Sementara mengenai jumlah bangunan yang rusak di Indonesia akibat demonstrasi beberapa waktu lalu, total yang masuk ke Kementerian PU ungkap dia ada di enam provinsi, 15 kabupaten/kota.

"Sebelumnya ada 13 provinsi, 30 kabupaten/kota yang mengalami rusak. Tapi ternyata dari hasil identifikasi banyak kerusakannya tingkatnha ringan, sehingga langsung ditangani pemerintah daerah sendiri," terangnya.***