Rusaknya Ekosistem Gunung Kapur Klapanunggal Dituding Jadi Penyebab Banjir, Kementerian BUMN dan Pemprov Jawa Barat Diminta Tanggungjawab

INILAHKORAN, Bogor - Rusaknya ekosistem Gunung kapur Klapanunggal diduga menjadi penyebab bencana banjir di Desa Kahuripan dan Desa Bojong, Klapanunggal dan Desa Mampir, Cileungsi.

Seperti diketahui. Pada Selasa, 8 Juli kemarin, 3.936 jiwa warga Desa Kahuripan, Desa Bojong dan Desa Mampir, menjadi pengungsi setelah rumahnya terdampak bencana banjir.

Sujud (42 tahun), salah satu warga Desa Kahuripan, Klapanunggal menuturkan bahwa banjir yang terjadi di perumahannya karena diduga tidak terserapnya air dengan baik di Gunung Kapur, Klapanunggal.

"Marak penambangan di Gunung kapur Klapanunggal, air pun tidak 'tertangkap' dengan baik, lalu banjir langsung menerjang pemukiman warga di tiga desa dan dua kecamatan, dimana ada 3.936 jiwa yang terdampak dan harus mengungsi ke balai desa, Masjid maupun Majelis Taklim," tutur Sujud kepada wartawan, Minggu, 13 Juli 2025.

Sujud menyebut, selama ini warga yang tinggal berada di kaki Gunung kapur Klapanunggal tidak pernah mengalami kebanjiran.

"Kami yang tinggal di wilayah hulu Kali Cibarengkok, kok kini malah kebanjiran?. Biasanya bencana banjir terjadi hanya di hulu sungai atau kali yaitu yaitu di Karawang," sebutnya.

Pengamat politik dan kebijakan publik Yusfitriadi meminta pemerintah pusat atau Kementerian BUMN dan Pemprov Jawa Barat bertanggungjawab, karena Gunung kapur Klapanunggal dikuasai oleh salah satu BUMN dan pengawasan pertambangan ada di Pemprov Jawa Barat.

"Kementerian BUMN dan Pemprov Jawa Barat  harus tanggung jawab akan melemahnya daya resapan air di Kecamatan Klapanunggal dan sekitarnya, karena diduga sudah rusaknya ekosistem atau maraknya pertambangan di Gunung kapur Klapanunggal," pinta Yusfitriadi.

Yusfitriadi berpendapat bahwa Pemkab Bogor hanya menjadi 'bantalan' dari bencana banjir yang terjadi, karena perijinan usaha tambang ada di pemerintah pusat dan Pemprov Jawa Barat.

"Ijinnya bukan di Pemkab Bogor, tetapi ketika terjadi bencana banjir, Pemkab Bogor yang menangani. Saya juga meminta DPRD Jawa Barat maupun DPR-RI membentuk panitia khusus  (Pansus) terkait Perihal Pertambangan terkait rusaknya ekosistem di Gunung kapur Klapanunggal," paparnya.

Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan dalam penanganan bencana banjir di wilayah timur, seperti Kecamatan Klapanunggal dan Cileungsi, jajarannya selain memberikan bantuan pangan dan sandang, jajarannya juga mengerahkan alat berat.

"Dalam upaya penanganan bencana banjir aya sudah kerahkan alat berat untuk menormalisasi dan membersihkan sampah Kali Cibarengkok. Kalau untuk pertambangan yang legalnya bukan di Pemkab Bogor dan untuk pertambangan ilegal, Sat Reskrim Polres Bogor bekerjasama dengan TNI sudah mensita beberapa alat berat milik pelaku usaha tambang," kata Rudy Susmanto. (Reza Zurifwan)