Sampah Liar Makin Marak, DPRD Kabupaten Cirebon Dorong Pengelolaan Sampah Terpadu

INILAHKORAN.ID - Komisi III DPRD Kabupaten menyoroti masih banyaknya titik pembuangan sampah liar di sejumlah wilayah, terutama di pinggir jalan dan bantaran sungai.

Anggota Komisi III, Supriyadi mengungkapkan, persoalan utama bukan hanya pada pengangkutan sampah, tetapi juga rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya.

“Banyaknya sampah liar di jalan-jalan dan pinggir sungai, contohnya di daerah Babakan, masih ada masyarakat yang membuang sampah di pinggir jalan. Itu yang menjadi permasalahan utama," ungkapnya dalam rapat bersama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Baperida), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Jumat 6 Maret 2026. 

Dia meminta Baperida memaparkan hasil kajian dari sisi perencanaan dan keilmuan. Ini berkaiatan dengan langkah strategis dalam penanganan sampah di Kabupaten Cirebon. Supriyadi berharap, ini bukan hanya planing tanpa ada realisasi ke depannya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Baperida Kabupaten Cirebon, Dangi, mengatakan persoalan sampah sebenarnya sudah sering dibahas. Namun, hingga kini belum menghasilkan perubahan yang signifikan.

“Output dari pembahasan ini apakah akan menjadi perencanaan anggaran untuk tahun 2027. Pembahasan sampah ini sudah sering, tapi kenapa tidak menjadi signifikan," ucapnya.

Dia melihat, Kabupaten Cirebon masih berada pada tahap pengangkutan sampah, bukan pengelolaan sampah secara sistematis. Padahal, sejumlah daerah lain sudah menerapkan sistem pengelolaan yang lebih modern dan terintegrasi.

Dangi mencontohkan Kota Surabaya. Kota ini menerapkan sistem analisis pengelolaan sampah dengan pemberian insentif bagi masyarakat yang berhasil mengelola sampah dengan baik.

“Di Surabaya ada pembahasan penganalisa sampah. Jika berhasil, masyarakat akan diberikan reward,” katanya.

Sementara di Kota Bandung, lanjutnya, pemerintah menyediakan tenaga pendamping yang secara khusus memberikan edukasi kepada masyarakat untuk memilah sampah dari rumah tangga.

Bahkan, menurut Dangi, beberapa daerah telah menggunakan teknologi modern seperti mesin pengolah limbah yang mampu mengelola puluhan ton sampah setiap hari.

Untuk itu, penanganan sampah seharusnya tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup semata, melainkan perlu melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah.

“Selama ini Dinas LH selalu sendirian dalam penanganan sampah. Seharusnya setiap instansi membantu penanganan sampah, tidak hanya Dinas LH saja,” paparnya.

Selain itu, dia juga menilai perlu adanya pendampingan di tingkat wilayah hingga RT/RW Ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memilah sampah sejak dari rumah. 

“Banyak pilihan untuk bekerja sama dengan swasta agar sampah menjadi RDF atau bahkan menjadi listrik. Bahkan ada juga model di mana pengangkutan dan pengelolaan sampah semuanya dikelola oleh pihak swasta,” jelas Dangi

Dangi menambahkan,hingga saat ini Dinas Lingkungan Hidup masih belum menentukan pola pengelolaan sampah yang akan diterapkan di Kabupaten Cirebon.

Karena itu, Baperida menunggu keputusan dari dinas teknis terkait model pengelolaan yang akan dipilih sebelum menyusun program prioritas penanganan sampah.

“Saya hanya menunggu dari Dinas LH ingin memilih pola pengelolaan sampah seperti apa ke depan. Baru kami bisa melakukan program pengelolaan sampah sebagai prioritas,” tukasnya.