Komisi II DPRD Jabar Soroti Penempatan PPPK Tak Sesuai Keahlian 

INILAHKORAN.ID - DPRD Provinsi Jawa Barat melalui Komisi II menyoroti persoalan penempatan tenaga kerja yang dinilai belum sepenuhnya selaras dengan bidang keahlian, serta keterbatasan anggaran operasional di unit teknis pertanian.

Kondisi ini dikhawatirkan berdampak pada efektivitas pelayanan kepada petani, terutama dalam pengawasan dan penanganan serangan hama tanaman.

Sorotan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPRD Jawa Barat, Lina Ruslinawati saat melakukan kunjungan kerja ke UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah I di Kabupaten Cianjur baru-baru ini.

Dalam peninjauan tersebut, Komisi II menemukan adanya tambahan tenaga dari skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang tidak seluruhnya memiliki latar belakang pendidikan atau keahlian di bidang pertanian.

Menurut Lina, kondisi ini perlu menjadi perhatian karena tugas di balai perlindungan tanaman membutuhkan kompetensi teknis yang spesifik.

“Beberapa tenaga yang ditempatkan di sini berasal dari berbagai bidang yang tidak secara langsung berkaitan dengan pertanian. Hal ini tentu perlu menjadi bahan evaluasi karena tugas di unit ini sangat spesifik,” ujar Lina.

Selain persoalan penempatan tenaga kerja, Komisi II DPRD Jawa Barat juga menyoroti keterbatasan anggaran operasional yang dinilai menghambat kegiatan pemantauan kondisi tanaman di lapangan.

Padahal, pemantauan rutin menjadi salah satu kunci untuk mendeteksi lebih dini potensi serangan hama yang dapat mengganggu produktivitas pertanian.

Lina menilai, minimnya dukungan anggaran berpotensi menghambat upaya perlindungan tanaman yang menjadi bagian penting dari strategi peningkatan produksi pertanian di Jawa Barat.

“Jangan sampai di satu sisi kita mendorong peningkatan produktivitas pertanian, tetapi di sisi lain dukungan untuk kegiatan di lapangan justru terbatas,” ucapnya.***