Sebanyak 30 Desa di KBB Belum Terima Bantuan Keuangan Berbasis RW, Begini Tanggapan Hengki Kurniawan 

INILAHKORAN, Ngamprah - Sebanyak 30 dari 165 Desa di Kabupaten Bandung Barat (KBB) belum menerima bantuan keuangan berbasis RW.

Diketahui, Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (KBB) mengucurkan anggaran sebesar Rp36 miliar untuk bantuan keuangan berbasis RW ke 165 desa.

Anggaran sebesar Rp36 miliar tersebut dibagi ke 2.400 RW, di mana dalam pos bantuan keuangan berbasis RW itu masing-masing RW mendapat Rp15 juta.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) KBB Agustina Piryanti membenarkan adanya 30 desa yang belum mendapat bantuan keuangan berbasis RW tersebut.

"RW yang belum mendapat bantuan keuangan berbasis RW tersebut karena administrasinya belum lengkap," katanya, Jumat 2 Desember 2022.

"Meski begitu, kekurangannya hanya sedikit-sedikit, seperti salah menuliskan nominal, tidak pakai tanggal, salah nama pejabat. Dan itu sedang diperbaiki," sambungnya.

Alhasil, sambung dia, lantaran belum semua RW menerima bantuan keuangan berdampak pada penyerapan anggaran. Sehingga, anggaran yang terserap baru sekitar Rp29 miliar dari total anggaran Rp36 miliar.

"Kami tunggu berkas paling lambat 23 Desember," ujarnya.

Di tempat yang sama, Kepala Desa Tugumukti, Nandang Suherman menyebut, jika sesuai janji politik harusnya bantuan keuangan Rp100 juta per RW.

"Tapi kami memahami dengan kondisi keuangan yang dihadapi Pemkab Bandung Barat, meski jadinya hanya Rp15 juta per RW," ujarnya.

Ia menambahkan, di Desa Tugumukti terdapat 13 RW. Oleh karenanya bantuan tersebut tidak cukup.

"Dibilang tidak cukup, tentunya tidak cukup. Tapi akan kita pergunakan sebaik mungkin, salah satunya untuk perbaikan jalan gang," ucapnya.

Sementara itu, Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan menuturkan bantuan untuk setiap RW tersebut merupakan janji politik "Akur" yang besarannya Rp100 juta per RW. 

Namun, sambung dia, lantaran pandemi Covid-19 yang terjadi selama dua tahun dan kondisi perekonomian belum pulih membuat bantuan tak sesuai janji politik.

"Tidak melulu anggaran bagus itu, anggaran besar. Tapi bagaimana mengoptimalkan anggaran yang ada untuk kepentingan masyarakat banyak," bebernya.

Ia menyebut, dengan anggaran yang terbatas harus mampu mendorong semangat gotong royong untuk bisa menyelesaikan segala hal.

"Kita harus belajar saat menghadapi pandemi Covid-19. Indonesia mendapat pujian dari dunia internasional karena berhasil mengatasi pandemi dengan semangat gotong-royong," sebutnya.

"Nah, pengalaman itu harus dijadikan pembelajaran bagaimana mengoptimalkan anggaran terbatas dengan semangat gotong-royong untuk kepentingan bersama," pungkasnya.*** (agus satia negara)