Sejumlah Wilayah Dihantam Bencana Hidrometeorologi, Pemprov Jabar Siapkan Penanganan dan Langkah Pencegahan

INILAHKORAN.ID – Gubernur jawa barat Dedi Mulyadi menegaskan, penanganan bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan longsor di berbagai wilayah Jawa Barat akan dilakukan secara komprehensif.

Langkah tersebut mencakup pemulihan wilayah terdampak hingga penindakan tegas terhadap pelaku perusakan lingkungan, menyusul banjir, rob, dan longsor yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.

Dedi menjelaskan rob di kawasan Mayangan, Subang, mulai berangsur surut. Meski merupakan fenomena rutin akibat kenaikan permukaan air laut, ia menilai pemerintah daerah tetap harus menyiapkan langkah antisipasi.

“Saya sudah berkoordinasi dengan Bupati Subang untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan. Rob sudah mulai surut, tetapi penanganan jangka panjang tetap diperlukan,” ujar Dedi dalam video di akun media sosialnya, Jumat 5 Desember 2025.

Di Kecamatan Cisalak, Subang, empat rumah dilaporkan terbawa arus longsor. Longsoran terjadi di lereng curam dengan struktur tanah labil dan kawasan hutan yang tidak lagi stabil.

Dedi memastikan, para warga telah diungsikan dan pemerintah akan memberikan rumah pengganti sekaligus relokasi.

“Rumah-rumah itu berada di kawasan rawan longsor. Tanahnya labil dan hutan di sekitarnya sudah tidak stabil. Masyarakat sudah diungsikan, dan rumahnya akan kami ganti serta relokasi,” ucapnya.

Ratusan hektare sawah di Kabupaten Bandung Barat juga terendam akibat luapan sungai. Kerugian petani menurutnya menjadi prioritas pemulihan.

“Pemprov Jawa Barat akan membantu proses pemulihan lahan pertanian warga,” ujarnya.

Sementara itu, banjir kembali melanda sejumlah titik di Kabupaten Bandung. Dedi menekankan bahwa banjir di Bandung tidak hanya disebabkan curah hujan tinggi, tetapi juga kerusakan lingkungan di kawasan hulu Ciwidey–Pangalengan. Ia menyoroti alih fungsi lahan besar-besaran yang mengubah kawasan resapan menjadi perkebunan dan lokasi wisata.

“Ada 160 hektare lahan yang dirusak oleh pelaku. Saya sudah ingatkan bahwa ini dampaknya. Para pelaku harus segera ditahan,” katanya.

Dedi meminta penghentian pembangunan tempat wisata, vila, dan bangunan ilegal di pegunungan. Perubahan tata ruang dan hilangnya kawasan resapan dinilai membuat volume limpasan air meningkat drastis setiap musim hujan. Ia juga menyoroti masih banyaknya permukiman yang berdiri di sempadan sungai dan daerah aliran sungai (DAS).

Setelah menangani banjir di Karawang, Bekasi, Kota Bekasi, dan sebagian Bogor, Dedi memastikan fokus penataan lingkungan akan diarahkan ke kawasan Bandung Raya pada 2026.

“Penataan ini pasti menimbulkan reaksi dan perlawanan, tapi harus dilakukan. Kalau kita ingin menyelesaikan banjir secara komprehensif, normalisasi sungai, pengerukan, perubahan tata ruang, penanaman kembali kawasan pegunungan, dan pembuatan cekungan tampungan air harus dilakukan,” ujarnya.

Ia menambahkan, sejumlah danau kecil atau cekungan alami yang dulunya berfungsi sebagai penampung air kini berubah menjadi permukiman. Pemprov Jabar akan mengkaji pemulihan daya tampung air di lokasi-lokasi tersebut.

Dedi menegaskan BPBD Jawa Barat telah siaga penuh, sementara distribusi logistik ke wilayah terdampak terus berjalan.

“Kami mendukung penuh apa pun yang dibutuhkan masyarakat. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu,” tandasnya.