Sekda Bandung Barat Angkat Suara Terkait Isu Rotasi dan Dugaan Penyalahgunaan Dana
Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat (Sekda KBB), Ade Zakir, akhirnya angkat suara terkait berbagai aksi dan tudingan yang muncul belakangan ini mengenai kebijakan rotasi-mutasi serta dugaan penyalahgunaan dana di sejumlah dinas.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Ngamprah – Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat (Sekda KBB), Ade Zakir, akhirnya angkat suara terkait berbagai aksi dan tudingan yang muncul belakangan ini mengenai kebijakan rotasi-mutasi serta dugaan penyalahgunaan dana di sejumlah dinas.
Dalam keterangannya, Ade Zakir menekankan bahwa isu-isu yang beredar merupakan dampak dari kurangnya komunikasi di internal Pemerintah Daerah.
"Kondisi yang ada di Bandung Barat ini terjadi karena kurangnya komunikasi. Oleh karena itu, saya selaku Sekda atas seizin Pak Bupati mengambil inisiatif mengkonsolidasikan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menampung permasalahan dan keluhan masyarakat," ujar Ade Zakir, Senin 27 Oktober 2025.
Menanggapi isu pelanggaran yang menuai polemik, Ade Zakir menegaskan bahwa pihaknya telah menginstruksikan Inspektorat untuk melakukan audit dan memberikan klarifikasi secara terbuka.
Selain itu, Inspektorat juga diminta untuk menyiapkan hotline pengaduan masyarakat yang aktif setiap saat.
"Kami sudah instruksikan agar Inspektorat membuka kanal pengaduan masyarakat. Semua laporan akan ditindaklanjuti. Pemerintah harus hadir dan melayani masyarakat dengan terbuka," tegasnya.
Langkah ini, menurut Ade Zakir, adalah bagian dari upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas publik di Pemkab Bandung Barat.
Tak cuma itu, lanjut dia, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) telah menyiapkan layanan pengaduan melalui program SP4N-LAPOR yang akan terhubung langsung ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti secara cepat dan terukur.
"Semua pengaduan akan kami distribusikan ke perangkat daerah terkait dan diberi tenggat waktu penyelesaian. Keterlambatan akan menjadi bahan evaluasi kinerja pejabat bersangkutan," jelasnya.
Ade juga menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir atau berspekulasi terhadap informasi yang beredar di media sosial.
Dirinya mengimbau agar masyarakat bertanya langsung kepada pihak Pemkab KBB untuk mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya.
"Silakan masyarakat bertanya langsung, jangan dengar isu atau hoaks yang tidak bisa dipertanggungjawabkan," ucapnya.
"Kami akan memberikan penjelasan sejelas-jelasnya. Pemerintahan ini ada untuk melayani masyarakat," tandasnya.
Diketahui, Pemkab Bandung Barat tengah dilanda sejumlah polemik mulai dari isu rotasi mutasi hingga dugaan penyalahgunaan anggaran. ***
Editor : JakaPermana
