Infrastruktur Damkar KBB Belum Lengkap, Kebutuhan Anggaran Capai Rp16 Miliar

Disdamkar KBB membutuhkan anggaran sekitar Rp16 miliar untuk melengkapi fasilitas operasional.

Infrastruktur Damkar KBB Belum Lengkap, Kebutuhan Anggaran Capai Rp16 Miliar
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan KBB, Siti Aminah Anshoriah

INILAHKORAN.ID-Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkar) Kabupaten Bandung Barat (KBB) menghadapi keterbatasan anggaran di tengah kebutuhan mendesak untuk memperkuat kesiapan menghadapi ancaman kebakaran.

Sejumlah kebutuhan, mulai dari penyelesaian infrastruktur pendukung, penambahan armada hingga pemenuhan rasio personel, memerlukan dukungan anggaran yang tidak sedikit. Namun, alokasi anggaran yang tersedia justru mengalami pemangkasan.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan KBB, Siti Aminah Anshoriah mengatakan, pihaknya membutuhkan anggaran ideal sekitar Rp16 miliar untuk menuntaskan pembangunan fasilitas pendukung operasional yang hingga kini belum seluruhnya terealisasi.

"Kami sebenarnya membutuhkan anggaran ideal sekitar Rp16 miliar guna menuntaskan seluruh sisa pembangunan fasilitas pendukung operasional yang hingga kini masih terbengkalai," kata Siti Aminah saat ditemui di kantornya, Jumat (13/11/2026).

Menurut Siti, anggaran tersebut dibutuhkan untuk merealisasikan sejumlah pembangunan fisik strategis. Di antaranya gedung pelatihan, rumah pompa, kolam saringan, tempat latihan dan lapangan upacara.

"Termasuk penyempurnaan infrastruktur jalan serta pembangunan saluran air atau drainase agar kawasan operasional berfungsi optimal," jelasnya.

Siti mengungkapkan, progres pembangunan gedung pada tahun ini baru mencapai sekitar 70 persen dari pagu anggaran sebesar Rp3,9 miliar. Pembayaran proyek dilakukan secara bertahap dengan skema 30 persen, 70 persen, hingga 100 persen.

Ia khawatir keterbatasan anggaran akan berdampak terhadap kesiapan infrastruktur dasar dalam mendukung respons cepat petugas ketika menerima laporan darurat dari masyarakat.

"Pemangkasan serta keterbatasan anggaran ini dikhawatirkan akan semakin melumpuhkan kesiapan infrastruktur dasar dalam merespons laporan darurat dari masyarakat secara cepat dan efektif," imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPRD KBB, Pither Tjuandys menyoroti belum optimalnya fasilitas pendukung pembangunan gedung Damkar KBB. Menurut dia, bangunan utama tidak akan memberikan manfaat maksimal apabila aksesibilitas dan fasilitas operasional belum terintegrasi.

Ia menilai akses jalan yang terhubung langsung dengan jalur utama penting untuk menjamin kecepatan petugas saat menghadapi situasi darurat.

"Secara fisik memang terlihat megah, tetapi gedung pemadam kebakaran ini punya karakteristik khusus. Akses jalannya wajib tembus tanpa hambatan agar begitu ada laporan kebakaran atau penyelamatan, armada bisa langsung meluncur cepat ke lokasi," kata Pither di sela-sela peninjauan.

Selain akses jalan dan rencana penyediaan lapangan upacara, Pither juga menyoroti kondisi ruang kerja yang belum dilengkapi inventaris memadai dan masih menggunakan perabotan lama.

"Jangan sampai gedungnya sudah bagus, tapi di dalamnya kosong. Meja dan bangku saja masih belum memadai, sebagian besar masih menggunakan barang-barang pindahan," ujarnya.

"Ini tentu harus menjadi perhatian serius agar pelayanan kepada masyarakat Bandung Barat berjalan optimal," tegasnya.

Terkait belum tersedianya anggaran lanjutan pada 2027, Pither mendorong Disdamkar KBB segera menyusun perencanaan dan berkoordinasi dengan Komisi I DPRD KBB sebagai mitra kerja perangkat daerah tersebut.

Usulan kebutuhan anggaran itu diharapkan dapat dikawal sejak awal sebelum masuk dalam pembahasan Badan Anggaran (Banggar).

"Karena untuk tahun 2027 belum ada alokasi anggaran bagi pekerjaan lanjutan ini, kami menyarankan agar perencanaannya segera disampaikan ke Komisi I selaku mitra kerja," ujarnya.

"Nantinya, Komisi I bisa mendorongnya di Badan Anggaran agar mendapatkan penambahan alokasi," sambungnya.***


Editor : JakaPermana