Gedung Damkar KBB Dibangun Megah, tetapi Sarana Operasional Belum Lengkap

INILAHKORAN.ID-Kemegahan fisik pembangunan Gedung Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) Kabupaten Bandung Barat (KBB) tahap kedua belum dibarengi kesiapan sarana pendukung dan kepastian anggaran lanjutan.

Persoalan tersebut terungkap saat Komisi III DPRD KBB melakukan inspeksi mendadak untuk memantau progres pembangunan gedung yang menjadi salah satu fasilitas penting bagi keselamatan warga Bandung Barat, Jumat (13/11/2026).

Meski pelaksana proyek optimistis pembangunan fisik yang bersumber dari APBD 2026 itu rampung 100 persen pada 3 Desember mendatang, DPRD KBB menemukan sejumlah catatan yang dinilai dapat menghambat optimalisasi fungsi gedung.

Salah satu persoalan utama adalah belum tersedianya alokasi anggaran pada 2027 untuk menyelesaikan sejumlah infrastruktur penunjang.

Ketua Komisi III DPRD KBB, Pither Tjuandys mengatakan, bangunan utama yang telah berdiri tidak akan berfungsi maksimal apabila aksesibilitas dan fasilitas operasionalnya belum terintegrasi.

Ia menyoroti pentingnya akses jalan yang terhubung langsung dengan jalur utama untuk menjamin kecepatan petugas saat menangani situasi darurat.

"Secara fisik memang terlihat megah, tetapi gedung pemadam kebakaran ini punya karakteristik khusus. Akses jalannya wajib tembus tanpa hambatan agar begitu ada laporan kebakaran atau penyelamatan, armada bisa langsung meluncur cepat ke lokasi," kata Pither di sela-sela peninjauan.

Selain akses jalan dan rencana penyediaan lapangan upacara, Pither juga menyoroti ketimpangan antara tampilan luar gedung dan kondisi fasilitas di dalamnya.

Ia mendapati sejumlah ruang kerja belum dilengkapi inventaris yang memadai dan masih mengandalkan perabotan lama.

"Jangan sampai gedungnya sudah bagus, tapi di dalamnya kosong. Meja dan bangku saja masih belum memadai, sebagian besar masih menggunakan barang-barang pindahan," ujarnya.

"Ini tentu harus menjadi perhatian serius agar pelayanan kepada masyarakat Bandung Barat berjalan optimal," tegasnya.

Terkait belum adanya anggaran lanjutan pada 2027, Pither mendorong Dinas Damkar KBB segera menyusun perencanaan dan berkoordinasi lintas komisi.

Mengingat Dinas Damkar merupakan mitra kerja Komisi I DPRD KBB, usulan kebutuhan anggaran tersebut perlu dikawal sejak awal sebelum masuk pembahasan Badan Anggaran (Banggar).

"Karena untuk tahun 2027 belum ada alokasi anggaran bagi pekerjaan lanjutan ini, kami menyarankan agar perencanaannya segera disampaikan ke Komisi I selaku mitra kerja," ujarnya.

"Nantinya, Komisi I bisa mendorongnya di Badan Anggaran agar mendapatkan penambahan alokasi," sambungnya.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan KBB, Siti Aminah Anshoriah membenarkan masih banyak kebutuhan mendesak yang belum terakomodasi dalam proyek tahap kedua tersebut.

Salah satu kebutuhan krusial adalah infrastruktur penampungan air yang menjadi penunjang utama operasional pemadaman kebakaran.

"Saat ini kolam penampungan air secara fisik baru selesai setengah jadi. Agar bisa berfungsi maksimal untuk menyuplai kebutuhan armada, kami masih sangat membutuhkan pembangunan kolam saringan dan rumah pompa," kata Siti Aminah.

Selain ketersediaan air, Siti juga mengingatkan potensi dampak lingkungan apabila saluran drainase di kawasan gedung tidak segera dibangun.

Menurut dia, kontur lahan gedung yang berada di area lebih tinggi berisiko menyebabkan limpasan air hujan mengalir ke permukiman warga di bawahnya.

"Saluran air atau drainase di sekitar kawasan gedung ini sama sekali belum ada. Pembangunan saluran drainase sangat mendesak untuk direalisasikan tahun depan guna mencegah limpahan air hujan mengalir deras ke pemukiman penduduk di bawah," pungkasnya.***