Sekda Jabar Dorong Kepala Desa Aktif Tangani ATS, Stunting hingga Pengangguran

INILAHKORAN.ID – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mendorong kepala desa dan perangkat desa lebih aktif menangani berbagai persoalan masyarakat untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Barat.

Menurut Herman, peningkatan IPM tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Pemerintahan di tingkat desa dan kelurahan juga memiliki peran penting melalui intervensi langsung terhadap persoalan masyarakat.

Intervensi tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, pengangguran hingga kemiskinan, dengan menggunakan pendekatan berbasis data.

Herman mencontohkan persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS). Kepala desa, kata dia, harus mengetahui secara rinci anak-anak yang masuk kategori ATS di wilayahnya agar penanganan dapat dilakukan secara tepat sasaran.

"Harus diikhtiarkan, maka jadi tugas Pak Kuwu (Kepala Desa), Pak Camat, nanti dipandu oleh aplikasi (SADA Jabar)," ucap Herman saat memberikan pengarahan kepada para kepala desa se-Kecamatan Situraja di Desa Cijeler, Kecamatan Situraja, Kabupaten Sumedang, Jumat (4/9/2026) sore.

Untuk mendukung intervensi tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mendampingi pemerintah desa melalui Satu Data Jawa Barat (SADA Jabar).

Aplikasi SADA Jabar mengintegrasikan berbagai data sektoral, di antaranya pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, kemiskinan, serta sosial kependudukan.

Data tersebut juga terintegrasi dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta data pembangunan Jawa Barat.

Melalui integrasi tersebut, kondisi masyarakat dapat dipetakan secara lebih detail berdasarkan by name by address menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Data tersebut kemudian dapat menjadi dasar bagi pemerintah desa untuk menentukan intervensi terhadap berbagai persoalan masyarakat di wilayahnya.

Herman menegaskan, pendekatan berbasis data diharapkan membuat penanganan persoalan masyarakat lebih cepat dan sesuai kebutuhan di lapangan.

"Maka jangan ada anak yang tidak sekolah, usia 6-12 tahun tidak boleh ada yang tidak sekolah. Paling-paling nanti yang harus dipikirkan sepatu, seragam, buku. Ini demi membantu Jawa Barat menurunkan angka anak tidak sekolah (ATS)," kata Herman.

Selain ATS, Herman menyoroti pentingnya peran pemerintah desa dalam menangani stunting.

Kepala desa dan perangkat desa dapat secara proaktif memantau kondisi ibu hamil serta kelompok masyarakat yang membutuhkan intervensi.

Untuk ibu hamil dari keluarga mampu, intervensi dapat dilakukan melalui edukasi mengenai pentingnya pemenuhan kebutuhan gizi.

Sementara bagi ibu hamil dari keluarga yang membutuhkan dukungan, pemerintah desa dapat berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan kebutuhan gizinya terpenuhi, seperti melalui bantuan telur, susu, hingga vitamin.

"Untuk isu kesehatan, contoh lainnya misalnya penanganan TBC, Kepala Desa harus memastikan warga yang terjangkit TBC meminum obatnya sampai sembuh. Itu bisa dikoordinasikan juga dengan Puskesmas setempat," tambah Herman.

Herman juga meminta pemerintah desa memiliki data warga yang belum bekerja. Data tersebut diperlukan agar penanganan pengangguran dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran.

"Begitupun soal pengangguran, 'by name by address' harus tertangani," ucapnya.

Selanjutnya, Herman mendorong para camat memastikan kepala desa dan perangkat desa di wilayahnya mendapatkan dukungan teknis untuk mengoperasikan SADA Jabar.

Melalui aplikasi tersebut, camat dapat memantau data sektoral di wilayahnya sekaligus melihat perkembangan penanganan berbagai persoalan masyarakat oleh pemerintah desa.

Dengan pola kerja berbasis data dan intervensi yang tepat sasaran, Herman berharap persoalan sektoral di tingkat masyarakat dapat ditekan sehingga berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup dan IPM Jawa Barat.

"Pokoknya jangan ada yang menganggur, jangan ada yang miskin, ATS turun, dengan begitu diharapkan IPM akan naik," harap Herman.