SIKAP KAMI: Bersama Tangani Corona

TIDAK ada menang-menangan dalam penanganan kasus corona. Jauhkan juga bicara kepentingan politik terhadap penyakit Covid-19.

SIKAP KAMI: Bersama Tangani Corona

TIDAK ada menang-menangan dalam penanganan kasus corona. Jauhkan juga bicara kepentingan politik terhadap penyakit Covid-19. Penyakit yang sudah ditetapkan WHO sebagai pandemik ini harus ditangani dengan melibatkan banyak pihak.

Terlalu berat bagi pemerintah pusat jika hanya menangani sendiri. Selain itu, otoritas kesehatan di daerah juga cukup kesulitan karena pusat kendali ada di satu pintu dan dengan mata rantai yang panjang.

Apa yang terjadi di Kota Bogor bisa menjadi contoh. Kini, Dinas Kesehatan Kota Bogor agak kelimpungan juga. Beredar kabar ada pasien positif corona meninggal di RS Moewardi Solo. Sebelumnya, sang pasien menghadiri seminar di Solo.

Cukup sulit bagi Dinkes Kota Bogor untuk mengakses siapa pasien tersebut, betul pernah ikut seminar di Kota Bogor, seminarnya di mana, pesertanya siapa saja. Padahal, itu penting agar Dinkes bisa bergerak cepat. Tapi, hingga tadi malam, Dinkes tak bisa apa-apa karena tak memiliki data.

Kita meyakini, pemerintah pusat tak bisa sendirian menangani corona. Tak sanggup juga. Perlu bantuan pemerintah daerah, termasuk pemangku kepentingan sektor kesehatan lainnya.

Syukurlah, “keangkuhan” pusat dalam penanganan corona mulai cair. Salah satunya, terbuka kemungkinan daerah melakukan tes terhadap orang dalam pengawasan (ODP). Tentu, pemeriksaan dengan etik kedokteran dan kesehatan yang harus dipegang teguh, dengan protokol yang harus dihormati.

Karena mulai lenturnya pusat, kini pemeriksaan terhadap ODP sudah bisa dilakukan di daerah. Langkah ini awalnya disampaikan Gubernur Jabar Ridwan Kamil di sebuah talkshow televisi dan kini menjadi perhatian pusat.

Jawa Barat punya kemampuan melakukan tes terhadap ODP tersebut. Jabar punya rumah sakit, punya laboratorium yang memadai. Jadi, jika seseorang masih ODP, pemeriksaan bisa dilakukan di Bandung. Itu lebih cepat, praktis, taktik, ketimbang harus menunggu berhari-hari dari Laboratorium Kemenkes.

Pemerintah pusat tak perlu “kehilangan muka” melonggarkan protokol ini. Sebab, apapun yang diinginkan daerah dalam peran serta menangani corona, sudah bisa dipastikan agar daerah memiliki peran untuk mempercepat penanganan tersebut. Kita apresiasi kelenturan pemerintah pusat kali ini. (*)


Editor : suroprapanca