Sinkronisasi Jadi Kunci, Bupati Cirebon Bawa Suara Daerah ke Rakornas Nasional 2026

INILAHKORAN.ID - Di tengah forum strategis Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026, Bupati Cirebon Imron hadir bersama Wakil Bupati Cirebon aagus Kurniawan Budiman.

Menurut Imron, Rakor saat itu membawa satu pesan penting yaitu pembangunan harus sejalan, dari pusat hingga ke desa.
Kehadiran pimpinan daerah Kabupaten Cirebon dalam Rakornas ini bukan sekadar formalitas.

"Rakornas kemarin itu. menjadi penegasan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan setiap kebijakan nasional dapat diterjemahkan secara konkret dan tepat sasaran di daerah," ungkap Imron, Selasa 3 Februari 2026.

Menurutnya, Kehadiran Presiden saat Rakornas memberi penekanan kuat bahwa keberhasilan pembangunan nasional hanya dapat dicapai melalui sinergi dan soliditas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Forum ini menjadi ruang strategis untuk menyatukan visi pembangunan, menyelaraskan prioritas program, sekaligus membahas langkah-langkah konkret.

"Ini untuk menghadapi agenda pembangunan tahun 2026 yang menuntut kerja terpadu dan berkelanjutan," ujarnya.

Bupati Cirebon Imron menilai Rakornas sebagai momentum krusial bagi daerah. Koordinasi yang kuat menjadi kunci agar kebijakan pusat tidak berhenti di atas kertas, melainkan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Melalui forum koordinasi nasional ini, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin solid. Dengan demikian, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Cirebon dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," papar Imron.

Dia menilai,  tantangan pembangunan ke depan semakin kompleks dan tidak bisa dihadapi secara parsial. Untuk itu diiperlukan kolaborasi yang kuat, tidak hanya antarperangkat daerah, tetapi juga antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Imron menambahkan, Pemerintah Kabupaten Cirebon siap menindaklanjuti hasil Rakornas dengan kebijakan dan program konkret yang selaras dengan arah pembangunan nasional, tanpa mengabaikan kebutuhan dan karakteristik daerah.

"Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 diharapkan menjadi pijakan bersama untuk memperkuat tata kelola pemerintahan," tukasnya.***