Strategi Ketahanan Pangan Nasional: Jusuf Kalla Beri Masukan ke Presiden Prabowo Terkait Serapan Gabah dan Revolusi Hijau

INILAHKORAN,Bandung – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), memberikan sejumlah masukan strategis kepada Presiden Prabowo Subianto terkait pengelolaan ketahanan pangan nasional.

Pertemuan penting ini berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, 4 Februari 2025, dengan didampingi oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Dalam pertemuan tersebut, Jusuf Kalla yang memiliki pengalaman panjang dalam pemerintahan dan dunia usaha, menyampaikan berbagai strategi dalam meningkatkan ketahanan pangan, termasuk optimalisasi serapan Gabah oleh pemerintah.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyebutkan bahwa Jusuf Kalla mengingatkan pentingnya langkah-langkah yang telah terbukti berhasil pada masa lalu, seperti Revolusi Hijau dan program Bimbingan Massal (Bimas), yang berkontribusi besar terhadap swasembada pangan di Indonesia.

“Pak JK memberi masukan, karena beliau banyak pengalaman, memberi masukan bagaimana ke depan, bagaimana serap gabah, bagaimana dulu revolusi hijau, bagaimana Bimas memberi masukan. Dan itu adalah masukan yang baik untuk kami,” ungkap Mentan Amran dikutip dari ANTARA.

Presiden Prabowo sendiri dalam pertemuan ini menegaskan pentingnya strategi pemerintah dalam mengamankan produksi beras nasional yang meningkat tajam, sekaligus memastikan stabilitas harga menjelang bulan Ramadan.

Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada kuartal pertama 2025, produksi beras mengalami lonjakan signifikan, mencapai 8 juta ton hingga Maret. Diperkirakan angka ini akan bertambah menjadi 13-14 juta ton pada April.

Sebagai langkah antisipatif menghadapi surplus beras yang besar, Presiden Prabowo menginstruksikan percepatan serapan gabah oleh Bulog agar harga di tingkat petani tetap stabil.

Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa kondisi harga gabah saat ini masih bervariasi di beberapa provinsi.

“Sekarang ini, posisi hari ini rata-rata harga seluruh Indonesia itu di bawah HPP. Tetapi kalau kita bedah per provinsi, itu 70 persen provinsi itu harga gabah di bawah HPP, kemudian kurang lebih 30 persen di atas HPP,” jelas Amran.

Untuk mengatasi fluktuasi harga tersebut, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp16,6 triliun kepada Bulog tanpa bunga. Langkah ini bertujuan agar Bulog dapat segera menyerap gabah dari petani dan menjaga stabilitas harga.

Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa masa panen padi yang berlangsung dari Februari hingga April ini merupakan momentum penting yang tidak boleh terlewatkan.

Dengan kebijakan dan instruksi presiden yang telah dikeluarkan, eksekusi program ketahanan pangan harus berjalan optimal.

“Kebijakan, inpres dan seterusnya sudah diberikan oleh Bapak Presiden. Jadi tidak ada alasan kita gagal mengeksekusi program ini. Tidak ada alasan,” tegas Menteri Amran. ***