Surat ke Kejagung Bikin Geger, Kursi Inspektur Kabupaten Cirebon Dipertanyakan

INILAHKORAN.ID - Polemik pengisian jabatan Inspektur Kabupaten Cirebon kembali mencuat. Firma Hukum Sandekala Trimurti mengantongi salinan surat penting terkait jaksa menjadi Inspektur Kabupaten Cirebon.

Direktur Firma Hukum Sandekala Trimurti Zeki Mulyadi mengatakan, pihaknya mengantongi salian digital surat bernomor 800.1.3.1/778-BKPSDM tertanggal 30 Maret 2026 yang ditandatangani Bupati Cirebon Imron.

“Dalam surat itu secara jelas disebutkan bahwa Samsul Arif, mantan Kajari Cirebon yang kabarnya menjadi fungsional di Kejati Jabar, diproyeksikan untuk menjabat sebagai Inspektur Kabupaten Cirebon,” ujar Zeki kepada wartawan, Minggu (21/6/2026).

Dia menjelaskan, berdasarkan isi surat tersebut,  Pemkab Cirebon meminta persetujuan kepada Kejaksaan Agung agar Samsul Arif yang saat itu menjabat Kepala Kejari Kabupaten Cirebon dapat ditugaskan sebagai Inspektur Kabupaten Cirebon.

“Sehubungan dengan hal dimaksud, kami mohon persetujuannya agar pegawai negeri sipil tersebut dapat ditugaskan pada Inspektorat Kabupaten Cirebon karena akan diproyeksikan untuk menjabat sebagai Inspektur Kabupaten Cirebon,” demikian kutipan isi surat yang disampaikan Zeki.

Menurut Zeki, pengajuan pejabat dari unsur Kejaksaan untuk menduduki jabatan Inspektur sebenarnya tidak menyalahi aturan. Namun, dia menilai terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi sebelum penempatan tersebut dilakukan.

“Secara prosedur boleh saja. Tapi Kejaksaan Agung tentu akan melihat kebutuhan daerah, kompetensi yang bersangkutan, termasuk apakah memiliki sertifikasi auditor atau APIP, serta bagaimana proses seleksi jabatannya,” katanya.

Meski demikian, Zeki mempertanyakan alasan pemerintahan daerah mengajukan pejabat dari luar birokrasi Kabupaten Cirebon di tengah banyaknya ASN yang dinilai memiliki kapasitas untuk menduduki jabatan tersebut.

“Saya sudah klarifikasi langsung kepada Bupati. Yang menjadi pertanyaan kami, mengapa harus mengambil dari luar, padahal masih banyak ASN di Kabupaten Cirebon yang memiliki kemampuan dan pengalaman,” ujarnya.

Zeki juga menyinggung jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon yang saat ini diisi pejabat dari unsur kejaksaan. Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat terkait pola pengisian jabatan strategis di lingkungan Pemkab Cirebon.

“Publik berhak mengetahui alasan di balik kebijakan ini. Jangan sampai muncul persepsi bahwa peluang pengembangan karier ASN daerah menjadi tertutup,” ujarnya.

Direktur Firma Hukum Sandekala Trimurti Zeki Mulyadi mempertanyakan alasan pengisian jabatan strategis dari unsur kejaksaan, di tengah banyaknya ASN Kabupaten Cirebon yang dinilai memiliki kapasitas dan kompetensi.