Tri Suhartanto: Banyak Kasus Terungkap Justru Tanda Harkamtibmas Gagal

INILAHKORAN.ID - Kapolresta Bandung Kombes Pol Tri Suhartanto punya pandangan berbeda soal keberhasilan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas).

Menurutnya, banyaknya kasus yang berhasil diungkap kepolisian bukan semata-mata menjadi ukuran keberhasilan. Justru, hal itu menunjukkan masih adanya persoalan dalam menjaga keamanan dan ketertiban sebelum tindak pidana terjadi.

"Bagi saya, pengungkapan kasus atau penegakan hukum yang dilakukan adalah bukti ketidakberhasilan Harkamtibmas," kata Tri saat bertemu Bupati Bandung Dadang Supriatna dalam forum Forkopimda di Rumah Dinas Bupati Bandung, Selasa (6/10/2026).

Tri menegaskan, pihaknya akan lebih mengedepankan upaya menjaga Harkamtibmas di Kabupaten Bandung. Pencegahan dinilai jauh lebih penting dibanding hanya bergerak setelah tindak pidana terjadi.

Dia menyebut tugas menjaga keamanan tidak mungkin dibebankan kepada kepolisian seorang diri. Kolaborasi dengan pemerintah daerah, TNI, tokoh agama, organisasi masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci.

"Ini tidak bisa bekerja sendiri, tentu saja harus kerja sama yang baik antarstakeholder," ujarnya.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai Kapolresta Bandung, Tri membawa konsep JAWARA, yakni Jaga Amanah, Wibawa, Ada, Ramah, dan Akhlak.

Konsep tersebut, kata Tri, telah dia pegang sejak bertugas di Cimahi. Ia ingin nilai-nilai tersebut menjadi bagian dari pola kerja kepolisian dalam memberikan pelayanan sekaligus menjaga keamanan masyarakat.

Pertemuan dengan Bupati Bandung Dadang Supriatna pun menjadi momentum awal memperkuat sinergi antara Pemkab Bandung dan Polresta Bandung.

Dadang memastikan Pemkab Bandung siap berkolaborasi dengan Tri Suhartanto beserta jajaran, termasuk para Kapolsek di seluruh wilayah Kabupaten Bandung.

"Saya siap untuk terus berkolaborasi dengan Kapolresta Bandung dan juga jajaran Kapolres, termasuk para Kapolsek," kata Dadang.

Dalam pertemuan tersebut, Dadang juga menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian serius aparat penegak hukum.

Salah satunya peredaran narkoba. Dadang menyatakan sepakat dengan para alim ulama, MUI dan organisasi kemasyarakatan Islam untuk bersama-sama memberantas narkoba di Kabupaten Bandung.

"Narkoba dibabat di Kabupaten Bandung ini saya sepakat," tegasnya.

Selain narkoba, Dadang meminta persoalan minuman oplosan di wilayah Cicalengka turut menjadi perhatian.

Menurutnya, pemberantasan penyakit masyarakat membutuhkan langkah bersama dan tidak bisa hanya mengandalkan satu institusi.

Dadang juga mengapresiasi kinerja Kapolresta Bandung sebelumnya, Kombes Pol Aldi, yang disebut berhasil menurunkan angka kriminalitas di Kabupaten Bandung.

"Alhamdulillah angka kriminal di Kabupaten Bandung menurun. Saya tepuk tangan untuk Kapolres," ujarnya.

Namun, tantangan keamanan di Kabupaten Bandung dinilai tidak ringan. Wilayah Kabupaten Bandung mencapai sekitar 176 ribu hektare dengan jumlah penduduk sekitar 3,9 juta jiwa.

Selain persoalan kriminalitas, kondisi geografis juga membuat sejumlah wilayah memiliki kerawanan bencana, termasuk Kertasari dan Pangalengan.

"Memang ada daerah-daerah yang rawan, termasuk daerah yang longsor. Mudah-mudahan Pak Kapolresta bisa membantu pemerintah Kabupaten Bandung semakin aman dan kondusif," kata Dadang.

Untuk memperkuat koordinasi, Dadang mendorong Forkopimda Kabupaten Bandung rutin membangun komunikasi, termasuk melalui pertemuan nonformal setiap bulan.

"Forkopimda ini biasa dilaksanakan rapat nonformal, secara langsung saja sebulan sekali. Tidak serius, tapi sambil ngopi sambil santai," ujarnya.