Usai Buruh, Giliran 9 Petinggi Parpol Pengusung Paslon EDUN Minta Bawaslu KBB Tindak Tegas Aksi Money Politics Paslon Nomor Urut 2 

INILAHKORAN, Ngamprah - Imbas dugaan money politics yang dilakukan pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail dan Asep Ismail membuat perhelatan Pilkada Serentak 202 di Kabupaten Bandung Barat gaduh.

Setelah sejumlah elemen masyarakat, seperti buruh reaksi keras para tim pemenangan dari paslon bupati dan wakil bupati lainnya pun terus berdatangan.

Setidaknya, sebanyak 9 petinggi partai politik (parpol) koalisi pengusung pasangan Edi Rusyandi dan Unjang Asari juga menggeruduk kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bandung Barat pada Selasa 26 November 2024 pukul 00.00 WIB dini hari.

Kedatangan mereka mendesak Bawaslu mengusut tuntas dan menghukum pelaku politik uang di Pilkada Serentak 2024.

Adapun 9 petinggi parpol tersebut, yakni Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Lysa Veronica, Ketua PKB Asep Dedi, Ketua PPP, Muhamad Yusup Hasanudin, Ketua Partai Ummat Suryana, Ketua Partai Garuda Ahmad Ismail, Ketua PBB Fanji Swara, Sekjen Golkar, Asep Miftah, Sekjen PKN Else, dan Sekjen Hanura Reza. Mereka ditemani Kuasa Hukum Paslon No 4, Eber Simbolon. 

"Kami hari ini bersama 9 petinggi parpol pengusung paslon EDUN mendatangi Bawaslu untuk memberi dukungan agar mereka bisa menindak pelanggar money politik. Siapa pun pelakunya harus diusut," kata Eber saat ditemui di lokasi. 

Seperti diketahui, sejumlah video dugaan tindak money politics atau politik uang oleh pasangan calon nomor 2 Jeje Richie Ismail dan Asep Ismail beredar di berbagai media sosial jelang pencoblosan Pilkada Serentak di Bandung Barat. 

Dalam video tersebut memperlihatkan adanya aksi bagi-bagi amplop yang berisi uang Rp50 ribu serta paket kerudung terhadap warga. Sang penerima amplop dan kerudung diminta untuk mencoblos Paslon Jeje Richie Ismail dan Asep Ismail. 

Tak cuma satu, video tersebut ternyata banyak berseliweran dengan gambar penerima amplop serta latar berbeda. Video itu diteruskan berkali-kali ke berbagai grup WhatsApp. 

“Ini sudah terlihat money politic. Kami minta Bawaslu melalui Gakkumdu Gerak Cepat mengabil tindakan,” jelasnya.

Berbeda dengan 3 paslon lain, desakan 9 pentolan parpol ini bukan menunda dan mendiskualifikasi calon, tapi langkah cepat terhadap pelaku politik uang. Soal hukuman terhadap pelaku politik uang, mereka menyerahkan sepenuhnya ke aparat penegak hukum. 

"Kalau menunda Pilkada sudah gak mungkin, kita minta tindak tegas saja. Apapun hukumnya kita menyerahkan ke Bawslu," tandas. 

Sebelumnya, buruh yang tergabung dalam Koalisi Lima Serikat Buruh Kabupaten Bandung Barat (KBB) menggeruduk Kantor Sekretariat Bawaslu Bandung Barat di Kompleks Permata, Desa Tanimulya, Kecamatan Ngamprah, Selasa 26 November 2024 sore.

Kedatangan mereka mendesak Bawaslu Kabupaten Bandung Barat melakukan tindakan dan aksi nyata menyusul banyaknya dugaan pelanggaran money politic dan bagi-bagi sembako yang dilakukan sejumlah paslon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat.

Koordinator Koalisi 5 Serikat Buruh, Dede Rahmat mengatakan, inti aksi hari ini lantaran teman-teman buruh diresahkan dan dibuat gelisah dengan adanya video dan isu yang beredar tentang money politics yang terjadi dimana-mana.

"Tapi kita lihat stakeholder belum bertindak tegas," kata Dede.

Pihaknya ingin meyakinkan agar Bawaslu melakukan tindakan sesuai kewenangannya terhadap paslon manapun yang mencederai Pilkada 2024.

"Ini bukan hanya untuk satu paslon saja, manakala lima paslon melakukan pelanggaran segera tindak tegas," ujarnya.

"Kami disuguhkan dengan video dan berita pelanggaran yang bahkan terang-terangan dilakukan RT/RW dan kepala desa," sambungnya.

Dede pun mempertanyakan tugas Bawaslu, termasuk dugaan pelanggaran kepala desa yang hingga kini belum ada titik temu dan tidak ada tindakan tegas dari Bawaslu.

"Siapapun, apabila anda menemukan agenda suap menyuap atau sogok menyogok saya intruksikan gusur dan bawa ke sekretariat buruh masing-masing," tegasnya.

Menurutnya, jika tidak ada tindakan biar buruh yang akan bertindak dan atas nama serikat buruh pihaknya bakal melakukan tindakan tegas lantaran pihaknya menginginkan pemimpin yang jujur dan bersih.

"Selain Bawaslu kami juga mendatangi kantor KPU KBB," ucapnya.***