Usut Kasus Satpam Tewas di Waduk Jatiluhur, Dedi Mulyadi Soroti Ketiadaan CCTV

INILAHKORAN.ID - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mendatangi Polres Purwakarta untuk memantau langsung perkembangan penyelidikan kasus tewasnya seorang satuan pengamanan (satpam) di area Waduk Jatiluhur.

​Dalam kunjungannya tersebut, Dedi mendapatkan pemaparan langsung dari pihak kepolisian mengenai langkah-langkah hukum dan kendala yang dihadapi tim penyidik di lapangan.

​15 Saksi Diperiksa, Polisi Dalami Motif Pribadi hingga Keluarga

​Pihak kepolisian menyampaikan bahwa sampai saat ini proses penyelidikan terus berjalan maraton. Area di sekitar lokasi kejadian perkara (TKP) juga telah diamankan oleh petugas.

​"Sudah 15 saksi yang diperiksa sementara. Sekitar waduk sudah diamankan, ada beberapa hipotesa baik itu permasalahan pribadi maupun keluarga," ujar petugas kepolisian kepada Dedi Mulyadi.

​Meskipun proses pembuktian masih berlangsung, Dedi Mulyadi menyatakan optimismenya bahwa misteri tewasnya petugas keamanan tersebut akan segera terkuak terang benderang.

​"Untuk seluruh warga Jabar, kasus ini akan segera terungkap," tegas Dedi memberikan kepastian kepada publik.

​Sentil PJT II: "Masa Objek Vital Nasional Tidak Ada CCTV?"

​Di balik optimisme tersebut, Dedi Mulyadi menyayangkan minimnya fasilitas keamanan di kawasan Waduk Jatiluhur yang dikelola oleh Perum Jasa Tirta II (PJT II).

Pihak kepolisian mengakui bahwa ketiadaan kamera pengawas (CCTV) menjadi hambatan utama dalam mengidentifikasi pelaku maupun kronologi kejadian.

​"Itu kesulitan kami, tidak adanya CCTV di sekitar lokasi," ungkap polisi.

​Mendengar hal tersebut, Dedi menyentil keras PJT II mengingat Waduk Jatiluhur merupakan salah satu Objek Vital Nasional (Obvitnas) yang seharusnya memiliki standar pengamanan ekstra ketat.

​"Ada hal yang diprihatinkan, tanggul tidak ada CCTV. Ini tugas PJT II, masa objek vital nasional tidak ada CCTV," cetus Dedi prihatin.

​Ia berharap PJT II segera melakukan evaluasi menyeluruh terkait sistem pengamanan area waduk agar kejadian serupa tidak terulang dan proses hukum dapat berjalan lebih cepat di masa mendatang.