Verifikasi Anak Tidak Sekolah: Mencari Data Menjemput Asa

TAK semua anak masuk dalam daftar putus sekolah. Sebagian hanya tersisih oleh persoalan administrasi.

Verifikasi Anak Tidak Sekolah: Mencari Data Menjemput Asa
DATA ATS: Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Purwanto memberikan keterangan di Bandung pada Senin (16/11). Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat mencatat proses verifikasi terhadap 544.947 data awal Anak Tidak Sekolah (ATS) di Jawa Barat mencapai 33,66 persen atau sebanyak 183.441 anak hingga 8 November 2026.(Foto: ANTARA/RICKY PRAYOGA)

Angka ribuan anak tidak sekolah di Jawa Barat menyimpan persoalan yang lebih rumit dari sekadar putus pendidikan. Sebagian ternyata masih duduk di bangku kelas, tetapi namanya hilang dari ketepatan data administrasi.

Dinas Pendidikan Jawa Barat mencatat, dari 544.947 data awal Anak Tidak Sekolah (ATS), baru 183.441 anak atau 33,66 persen yang berhasil diverifikasi hingga 8 November 2026. Proses penelusuran di lapangan pun terus dipercepat untuk memastikan siapa yang benar-benar membutuhkan bantuan agar kembali memperoleh layanan pendidikan.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Purwanto mengatakan, verifikasi menjadi tahap penting sebelum pemerintah menentukan langkah penanganan. Sebab, tidak semua anak yang masuk daftar ATS benar-benar meninggalkan bangku sekolah.

Pengalaman Kabupaten Ciamis memperlihatkan persoalan tersebut. Dari sekitar 9.000 anak dalam data awal ATS, hasil verifikasi menemukan sekitar 3.000 anak ternyata masih aktif bersekolah. Setelah dilakukan pencocokan, tersisa sekitar 6.000 anak yang membutuhkan tindak lanjut.

“Ketika anak ternyata masih bersekolah, kita cari persoalan datanya. Jangan sampai setelah diverifikasi dan masuk kategori residu, kemudian tidak ada tindak lanjut,” kata Purwanto seperti dikutip dari ANTARA, Senin (16/11).

Di balik angka tersebut, terdapat persoalan administrasi yang membuat anak aktif bersekolah justru tercatat sebagai ATS. Mulai dari data ganda, ketidaksesuaian identitas peserta didik, persoalan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), hingga perpindahan domisili yang tidak diikuti pembaruan data.

Pembenahan membutuhkan koordinasi antara satuan pendidikan dan operator Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Ketepatan data menjadi penting agar anak yang masih bersekolah tidak salah sasaran dalam program penanganan ATS.

Namun, pekerjaan tidak berhenti setelah angka dalam daftar berhasil dicocokkan. Kabupaten Ciamis yang telah menyelesaikan verifikasi hingga 100 persen pun masih memiliki pekerjaan lanjutan untuk memastikan anak-anak yang benar-benar tidak bersekolah kembali mendapatkan akses pendidikan.

Purwanto menegaskan, anak-anak yang teridentifikasi membutuhkan intervensi nyata. Bagi mereka yang tidak dapat kembali ke jalur pendidikan formal, pemerintah daerah perlu menghubungkan dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) agar tetap memperoleh kesempatan belajar melalui pendidikan kesetaraan.

Upaya tersebut membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Disdik Jabar mendorong kabupaten dan kota lain meniru pola kerja Ciamis dengan memperkuat sinergi antara PKBM, aparat kewilayahan, penilik, pengawas, relawan, dan satuan pendidikan.

Pemerintah desa dan kecamatan juga memiliki peran penting dalam menjangkau keluarga. Kedekatan aparat kewilayahan dengan masyarakat memungkinkan kondisi anak diketahui secara langsung, termasuk alasan mereka tidak lagi mengakses pendidikan. (gin)


Editor : Inilahkoran