Vietnam Hapus Batasan Jumlah Anak, Tanggapi Krisis Penurunan Angka Kelahiran
Vietnam resmi menghapus kebijakan pembatasan jumlah anak maksimal dua per keluarga sebagai respons atas penurunan angka kelahiran yang memicu kekhawatiran terhadap masa depan pertumbuhan ekonomi dan struktur demografi negara tersebut.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Bandung – Vietnam resmi menghapus kebijakan pembatasan jumlah anak maksimal dua per keluarga sebagai respons atas Penurunan Angka Kelahiran yang memicu kekhawatiran terhadap masa depan pertumbuhan ekonomi dan struktur demografi negara tersebut.
Keputusan penting ini disahkan oleh Komite Tetap Majelis Nasional pada Selasa (3/6/2025), menurut laporan dari The Straits Times.
Kini, pasangan suami istri maupun orang tua tunggal memiliki kebebasan penuh untuk menentukan kapan dan berapa banyak anak yang ingin mereka miliki.
Selain itu, jarak kelahiran anak juga tidak lagi diatur oleh pemerintah, berbeda dengan aturan lama yang membatasi keluarga hanya memiliki satu atau dua anak, kecuali dalam kondisi tertentu.
Kebijakan pembatasan kelahiran ini telah diterapkan sejak 1988, ketika tingkat kesuburan di Vietnam masih mencapai lebih dari empat anak per perempuan.
Namun, angka kelahiran terus menurun drastis hingga mencapai titik terendah sepanjang sejarah pada Desember 2024, yakni hanya 1,91 anak per perempuan.
Ini menandai tahun ketiga berturut-turut tingkat fertilitas berada di bawah ambang batas penggantian populasi sebesar 2,1 anak.
“Vietnam sedang berada dalam periode penuaan penduduk,” ujar perwakilan Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFPA).
Mereka memperkirakan bahwa transisi dari masyarakat usia produktif menuju masyarakat usia lanjut akan berlangsung sangat cepat, hanya dalam waktu 20 tahun ke depan.
Penurunan Angka Kelahiran ini menimbulkan kekhawatiran terhadap keseimbangan demografis, terutama terkait menurunnya jumlah tenaga kerja produktif di masa depan.
Melihat kondisi tersebut, Kementerian Kesehatan Vietnam telah mengusulkan perubahan undang-undang untuk memberikan kebebasan kepada keluarga dalam menentukan jumlah anak sesuai keinginan mereka.
Usulan ini akhirnya disetujui dan diresmikan sebagai bagian dari upaya mengatasi krisis demografi.
Dengan dihapusnya pembatasan kelahiran, pemerintah berharap angka kelahiran akan kembali meningkat, sehingga menjaga keseimbangan struktur penduduk dan mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang negara.***
Editor : Yosep Saepul Ramadan
