WALHI Jabar Soroti Dugaaan Alih Fungsi Lahan Perkebunan Teh PTPN VIII di Rancabali Kabupaten Bandung

Adanya alih fungsi lahan perkebunan teh yang dikelola PTPN VIII di Rancabali Kabupaten Bandung pun menjadi perhatian khusus WALHI Jabar.

WALHI Jabar Soroti Dugaaan Alih Fungsi Lahan Perkebunan Teh PTPN VIII di Rancabali Kabupaten Bandung
Tak hanya warga lokal, kekecewaan pun diungkapkan Dewan Pembina WALHI Jabar Dedi Kurniawan. Dia mempertanyakan rencana kelola PTPN VIII di perkebunan Rancabali, Kabupaten Bandung terkait alih fungsi lahan komoditas teh.

INILAHKORAN, Bandung - Adanya alih fungsi lahan perkebunan teh yang dikelola PTPN VIII di Rancabali Kabupaten Bandung pun menjadi perhatian khusus WALHI Jabar.

Tak hanya warga lokal, kekecewaan yang sama diungkapkan Dewan Pembina Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI Jabar Dedi Kurniawan. Dia pun mempertanyakan rencana kelola PTPN VIII di perkebunan Rancabali, Kabupaten Bandung terkait alih fungsi lahan komoditas teh.

Sebagai pegiat lingkungan, WALHI Jabar menilai Rancabali itu adalah kawasan resapan di Kabupaten Bandung. Artinya, jika ada perubahan bentang alam dari perkebunan teh yang dikelola PTPN VIII itu maka ancaman terjadinya bencana alam menjadi konsekuensi logis yang harus ditanggung warga setempat.

Baca Juga: Warga Kabupaten Bandung Pertanyakan Dugaan Alih Fungsi Lahan PTPN VIII di Blok 20 Afdeling Rancabali III

"Apalagi, kalau lahan tersebut menjadi gundul kemudian diganti tanaman lain atau bahkan menjadi tempat wisata. Itu harus mempertimbangkan aspek legal dan kawasan," kata Ketua Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia (FK3I) Jabar itu.

Menurutnya, aspek legal terkait perizinan alih fungsi lahan itu harus ditelusuri dari mana. Tentu, hal urgen lainnya yakni siapa yang mengeluarkannya.

Halaman :


Editor : inilahkoran