13 Tuntutan Rakyat dalam Aksi Unjuk Rasa 'Indonesia Gelap' yang Digelar Hari Ini

INILAHKORAN - Ribuan massa yang terdiri dari berbagai elemen, mulai dari mahasiswa hingga ibu-ibu akan menggelar kembali unjuk rasa 'Indonesia Gelap.

Aksi unjuk rasa ini akan digelar serentak di wilayah Indonesia, termasuk di depan Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat 21 Februari 2025.

Dalam aksi ini, rakyat membawa 13 tuntutan yang dinilai perlu adanya pertimbangan lebih lanjut agar tidak merugikan rakyat.

Berikut ini 13 tuntutan dalam aksi unjuk rasa Indonesia Gelap hari ini.

1. Kawal & Evaluasi Inpres No.1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran
   Mendesak pemerintah untuk memastikan implementasi Instruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 2025 dilakukan secara transparan dan tidak mengorbankan sektor-sektor esensial.

2. Evaluasi Program Makan Siang Gratis (MBG)
   Meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap program makan siang gratis untuk memastikan efektivitas dan tepat sasaran, serta menghindari potensi pemborosan anggaran.

3. Cabut Proyek Strategis Nasional (PSN) Bermasalah
   Menuntut penghentian proyek-proyek strategis nasional yang memiliki dampak negatif, baik dari sisi lingkungan, sosial, maupun ekonomi.

4. Hapus Dwifungsi TNI/Polri
   Menolak keterlibatan TNI/Polri dalam urusan sipil dan pemerintahan yang seharusnya dipegang oleh otoritas sipil.

   Baca Juga :

   * Aksi Unjuk Rasa 'Indonesia Gelap' Kembali Digelar Hari Ini untuk Menyampaikan 13 Tuntutan
   * Tanggapi Aksi 'Indonesia Gelap', Luhut: yang Gelap Kau Bukan RI
   * Respon Santai Istana Soal Aksi Indonesia Gelap: Itu Wajar dan Biasa Saja
   

5. Tolak Revisi UU Minerba yang Ijinkan Kampus untuk Tambang
   Menolak rencana revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang memungkinkan perguruan tinggi terlibat dalam aktivitas pertambangan.

6. Realisasikan Tunjangan Kinerja (Tukin) Dosen ASN
   Mendesak pemerintah untuk segera merealisasikan tunjangan kinerja bagi dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka dalam dunia pendidikan.

7. Bikin Kebijakan Berdasarkan Riset
   Memastikan setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah berdasarkan hasil riset yang kredibel dan berbasis data.

8. Wujudkan Pendidikan Gratis & Batalkan Pemangkasan Anggaran Pendidikan
   Meminta pemerintah untuk mengalokasikan anggaran yang memadai bagi sektor pendidikan dan tidak melakukan pemangkasan yang berpotensi merugikan akses pendidikan bagi masyarakat.

9. Sahkan RUU Masyarakat Adat
   Mendesak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat untuk melindungi hak-hak masyarakat adat di Indonesia.

10. Keluarkan Perppu Perampasan Aset
    Menuntut Presiden untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait perampasan aset guna mengatasi ketidakjelasan dalam pembahasan oleh DPR.

11. Efisiensi dan Rombak Kabinet Merah Putih
    Meminta evaluasi terhadap struktur kabinet yang dinilai terlalu besar dan tidak efisien, dengan jumlah 7 menteri koordinator, 41 menteri, 55 wakil menteri, dan 5 pejabat setingkat menteri.

12. Reformasi Polri
    Menuntut reformasi di tubuh kepolisian agar lebih transparan, akuntabel, dan profesional dalam menjalankan tugasnya.

13. Tolak Penambahan Pasal 228A dalam Revisi Tatib DPR RI
    Menolak perubahan dalam Tata Tertib DPR RI yang berpotensi memperluas kewenangan DPR di luar batas fungsi pengawasannya.