Aksi Mahasiswa ‘Indonesia Gelap’ dan Kebijakan Awal Prabowo, Begini Kata Sekjen Gerindra
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai aksi mahasiswa bertajuk "Indonesia Gelap" yang terjadi baru-baru ini merupakan respons yang wajar terhadap kebijakan awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Bandung – Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai Aksi Mahasiswa bertajuk "Indonesia Gelap" yang terjadi baru-baru ini merupakan respons yang wajar terhadap kebijakan awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, kebijakan-kebijakan baru yang diterapkan Prabowo menimbulkan kekagetan, baik di kalangan masyarakat maupun birokrasi pemerintahan.
"Yang dilakukan oleh Pak Prabowo sekarang ini baru tahap awal sehingga menimbulkan kekagetan, dan seringkali reaksinya berlebihan dan kontraproduktif, tetapi sebagai sebuah reaksi, saya kira itu boleh saja," kata Muzani dikutip dari ANTARA.
Muzani menjelaskan bahwa kekagetan tersebut juga terjadi di internal pemerintahan, terutama terkait kebijakan efisiensi anggaran kementerian dan lembaga yang diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Kebijakan ini bertujuan untuk melakukan penghematan belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Menurutnya, selama ini birokrasi terbiasa dengan sistem anggaran yang lebih longgar, sehingga perubahan menuju efisiensi menimbulkan reaksi yang tidak terduga.
"Karena kan, sekian lama birokrasi bergerak dengan pengetatan yang relatif longgar, kemudian sekarang ada pengetatan bukan hanya, termasuk penghematan anggaran sehingga itu menimbulkan kekagetan-kekagetan itu," ucapnya.
Akibat perubahan kebijakan yang cukup drastis ini, kata Muzani, muncul sikap-sikap kontraproduktif di tengah masyarakat yang sering kali salah memahami maksud kebijakan pemerintah.
"Kekagetan itulah yang seringkali menimbulkan sikap-sikap kontraproduktif, bahkan salah dipahami atas apa yang dimaksudkan oleh pemerintah dalam hal ini oleh Presiden Prabowo. Itu yang terjadi sehingga seringkali ini disalahpahamkan," tuturnya.
Meski mendapat reaksi keras dari sebagian masyarakat dan mahasiswa, Muzani menegaskan bahwa kebijakan yang dikeluarkan pemerintahan Prabowo dimaksudkan untuk kebaikan jangka panjang.
Muzani juga menegaskan bahwa pemerintah tetap membuka telinga terhadap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, termasuk melalui aksi demonstrasi.
Namun, ia menekankan bahwa kebijakan yang sudah direncanakan sejak awal akan tetap dijalankan sesuai dengan visi besar Presiden Prabowo.
"Sebagai sebuah reaksi kita dengar, kita perhatikan, tapi pemerintah tetap bertekad dengan rencana awal bahwa seperti yang di pidato Pak Prabowo yang juga kalian semuanya, seluruh jutaan semua sudah mengetahui, bahwa rencana itu adalah rencana yang dimaksudkan untuk jangka panjang bagi Indonesia dan termasuk untuk kita semua," kata Muzani.***
Editor : Yosep Saepul Ramadan
