875 Ribu Warga Cirebon Belum Tercakup BPJS Aktif

875 Ribu Warga Cirebon Belum Tercakup BPJS Aktif
UHC: Cakupan kepesertaan BPJS aktif di Kabupaten Cirebon baru mencapai angka sekitar 65 persen hingga Oktober 2026.(Foto: ILUSTRASI/MAMAN SUHARMAN)

INILAH, Cirebon- Target Pemerintah Kabupaten Cirebon mencapai cakupan jaminan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC) sebesar 98 persen masih menghadapi sejumlah tantangan.

Persoalan tidak hanya menyangkut warga yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, tetapi juga tingginya persoalan kepesertaan nonaktif akibat kendala pembiayaan dan administrasi.

Berdasarkan data yang disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, jumlah penduduk mencapai 2.523.257 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 127.464 jiwa atau sekitar 5,05 persen belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.

“Jumlah penduduk yang telah terdaftar mencapai sekitar 2.395.793 jiwa atau 94,95 persen. Angka itu masih berada di bawah target cakupan 98 persen,” kata Kadinkes Kabupaten Cirebon, Eni Suhaeni, Senin (16/11).

Eni menjelaskan, untuk mencapai target tersebut, pemerintah daerah setidaknya perlu menambah sekitar 76.999 peserta terdaftar, dengan asumsi menggunakan basis jumlah penduduk yang sama.

Eni menjelaskan, persoalan yang lebih mendasar muncul pada tingkat keaktifan kepesertaan. Data sampai Oktober 2026 menyebutkan, cakupan peserta BPJS Kesehatan aktif di Kabupaten Cirebon baru sekitar 65 persen.

Jika angka keaktifan 65,3 persen diterapkan terhadap jumlah penduduk 2.523.257 jiwa, maka secara ilustratif terdapat sekitar 1,65 juta penduduk dengan status kepesertaan aktif.

“Jadi ada sekitar 875 ribu jiwa belum tercakup dalam angka tersebut,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Hasan Basori, menilai rendahnya kepesertaan aktif harus segera ditangani.

Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya memastikan masyarakat terdaftar sebagai peserta BPJS, tetapi juga harus menjamin status kepesertaannya tetap aktif sehingga dapat digunakan ketika membutuhkan pelayanan medis.

Hasan juga melihat persoalan jaminan kesehatan berkaitan erat dengan potensi pengelolaan anggaran sektor kesehatan. Kabupaten Cirebon memiliki sekitar 60 puskesmas dan dua rumah sakit daerah yang dinilai dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus pengelolaan pendapatan.

“Kalau seluruh penduduk terlindungi BPJS Kesehatan aktif, perputaran dana BPJS melalui pelayanan kesehatan di Kabupaten Cirebon berpotensi melampaui Rp1 triliun dalam setahun,” jelasnya.

(maman suharman)


Editor : Inilahkoran