Akademisi: Main Hakim Sendiri Langgar Hukum dan Asas Praduga Tak Bersalah

INILAHKORAN.ID-Akademisi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah (Unmuh) Jember, Dr. Fina Rosalina, menegaskan bahwa tindakan main hakim sendiri tidak dapat dibenarkan dalam negara hukum seperti Indonesia.

Menurutnya, siapa pun yang diduga melakukan tindak pidana tetap memiliki hak untuk menjalani proses hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul kasus dugaan pencurian ayam di Bali yang berujung meninggalnya terduga pelaku dan memicu perdebatan mengenai batas pembelaan diri serta aksi main hakim sendiri.

"Saya tegaskan bahwa dalam negara hukum, tidak ada alasan yang dapat membenarkan tindakan main hakim sendiri (vigilantism), meskipun pelaku diduga melakukan tindak pidana," kata Fina Rosalina dalam keterangan yang diterima di Jember, Kamis (30/7/2026).

Fina menjelaskan, tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip due process of law, yaitu asas yang menjamin setiap orang memperoleh proses peradilan yang sah, adil, dan setara di hadapan hukum.

Secara kriminologis, aksi main hakim sendiri sering dipicu oleh kemarahan kolektif masyarakat terhadap pelaku kejahatan. Dalam kasus di Bali, emosi warga diduga dipicu oleh maraknya kehilangan hewan ternak di wilayah tersebut.

"Tidak pernah ada alasan yang dapat membenarkan tindakan main hakim sendiri, apa pun latar belakangnya," tegasnya.

Menurut Fina, tidak ada satu pun aturan hukum di Indonesia yang melegalkan masyarakat menghakimi pelaku kejahatan di luar mekanisme peradilan. Sebaliknya, pelaku pengeroyokan atau tindakan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dapat diproses secara pidana.

Ia menjelaskan bahwa hukum pidana memang mengenal alasan pembenar dan alasan pemaaf, misalnya dalam kondisi seseorang melakukan pembelaan diri ketika menghadapi serangan secara langsung. Namun, tindakan main hakim sendiri tidak termasuk dalam kategori tersebut.

"Dalam hukum pidana dikenal adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menggugurkan pertanggungjawaban pidana pada kondisi tertentu. Misalnya, seseorang yang melakukan pembelaan terhadap dirinya ketika diserang secara langsung," ujarnya.

Fina menambahkan, masyarakat diperbolehkan melakukan penangkapan terhadap seseorang yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana. Namun, setelah itu pelaku beserta barang bukti wajib segera diserahkan kepada kepolisian agar proses hukum berjalan sesuai ketentuan.

Menurutnya, menunda penyerahan pelaku justru berpotensi memicu emosi massa yang dapat berujung pada tindakan anarkis dan pelanggaran hukum baru.

Dari perspektif hak asasi manusia (HAM), setiap orang, termasuk yang diduga melakukan tindak pidana, tetap memiliki hak memperoleh perlindungan hukum sesuai asas praduga tidak bersalah.

"Seseorang baru dapat dinyatakan bersalah setelah melalui proses peradilan yang sah," katanya.

Fina menegaskan bahwa baik tindakan pencurian maupun aksi main hakim sendiri sama-sama merupakan perbuatan melawan hukum yang harus diproses melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Ia juga mendorong peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat agar kesadaran hukum semakin baik. Di sisi lain, aparat penegak hukum diharapkan bertindak cepat, profesional, dan efektif dalam menangani setiap tindak pidana sehingga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan tetap terjaga.

"Menjunjung supremasi hukum merupakan langkah penting untuk menciptakan keadilan sekaligus mencegah munculnya tindakan kekerasan yang justru melahirkan pelanggaran hukum baru," pungkasnya.***