APRINDO Minta Daerah Tak Persulit Investasi: Napas Panjang Pelaku Ritel

Oleh: Yuliantono

Harapan itulah yang disuarakan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) di tengah upaya memperluas investasi dan jaringan usaha.

Mereka berharap pemerintah daerah tidak mempersulit penerbitan izin setelah pemerintah pusat memastikan tidak akan memberlakukan moratorium perizinan ritel.

Kepastian tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dalam puncak peringatan Hari Ritel Nasional (HRN) 2026 yang digelar APRINDO di Sudirman Grand Ballroom, Bandung, Rabu (11/11).

Zulkifli menegaskan, pemerintah tetap membuka ruang bagi industri ritel untuk berkembang di seluruh Indonesia. Karena itu, pelaku usaha diminta tidak khawatir terhadap isu penghentian penerbitan izin baru yang belakangan mencuat.

"Saya tegaskan lagi, tidak ada moratorium izin baru untuk ritel di mana pun berada," ujar Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan.

Di tengah dinamika perkembangan industri ritel, Zulhas juga meluruskan anggapan bahwa kehadiran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) berpotensi menjadi pesaing ritel modern.

Menurut dia, koperasi desa tidak dirancang sebagai supermarket, toko ritel, ataupun warung. Pemerintah justru memproyeksikannya sebagai infrastruktur untuk memperbaiki distribusi barang bersubsidi dan bantuan pemerintah agar lebih tepat sasaran.

Salah satu contohnya adalah penyaluran LPG 3 kilogram dan pupuk bersubsidi yang selama ini melewati rantai distribusi panjang.

Melalui koperasi desa, pemerintah ingin memangkas mata rantai tersebut agar penyaluran subsidi lebih efisien dan masyarakat dapat memperoleh barang sesuai peruntukannya.

"Koperasi Desa Merah Putih itu bukan ritel, bukan supermarket, bukan warung. Itu koperasi desa yang menjadi infrastruktur pemerintah untuk barang-barang subsidi," jelasnya.

Selain menjadi bagian dari sistem distribusi barang bersubsidi, koperasi desa juga diproyeksikan berperan sebagai offtaker atau penyerap hasil produksi masyarakat, terutama petani.

Bagi APRINDO, penegasan pemerintah pusat tersebut menjadi angin segar. Namun, kepastian kebijakan tidak cukup berhenti di tingkat pusat. Pelaku usaha juga membutuhkan keselarasan aturan hingga ke daerah agar rencana investasi tidak tersendat oleh persoalan birokrasi.

Ketua Umum APRINDO, Solihin, mengatakan industri ritel masih memiliki komitmen untuk meningkatkan investasi, memperluas jaringan usaha, dan membuka lebih banyak lapangan kerja. Akan tetapi, seluruh rencana tersebut membutuhkan iklim bisnis yang sehat serta regulasi yang memberikan kepastian.

"Kami tidak meminta keistimewaan. Kami berharap kepastian, kesetaraan, dan iklim usaha yang sehat agar seluruh pelaku usaha dapat berkembang," ucapnya.

Solihin berharap pemerintah pusat dan daerah memperkuat koordinasi dalam menyusun maupun menerapkan regulasi yang berkaitan dengan industri ritel. APRINDO juga meminta agar asosiasi dan pelaku usaha dilibatkan dalam pembahasan kebijakan yang berdampak langsung terhadap sektor tersebut.

Menurut dia, perkembangan industri ritel tidak hanya berkaitan dengan bertambahnya jumlah toko atau luasnya jaringan perdagangan. Di balik pertumbuhannya, terdapat peluang investasi, penyerapan tenaga kerja, perluasan distribusi produk, hingga terbukanya pasar bagi berbagai hasil produksi masyarakat.

Karena itu, APRINDO memandang hubungan antara ritel modern, koperasi, dan UMKM seharusnya tidak selalu ditempatkan dalam kerangka persaingan. Ketiganya memiliki kekuatan dan peran berbeda yang justru dapat saling melengkapi melalui kemitraan.

"Kami ingin ritel menjadi mitra pembangunan ekonomi daerah, bukan sekadar pelaku perdagangan," ungkap Solihin.

Komitmen tersebut juga diarahkan untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada 2029. Sejumlah langkah disiapkan industri ritel, mulai dari meningkatkan investasi, menyerap produk dalam negeri, memperluas kemitraan dengan UMKM, mempercepat transformasi digital, hingga menciptakan lapangan kerja.

Di sisi lain, Solihin mengingatkan pentingnya menjaga daya beli masyarakat. Sebab, aktivitas perdagangan pada akhirnya sangat bergantung pada kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Ketika daya beli terjaga, konsumsi dapat terus menggerakkan perdagangan, produksi, distribusi, hingga investasi. Sebaliknya, melemahnya konsumsi berpotensi memberikan tekanan terhadap berbagai mata rantai ekonomi tersebut.

Semangat memperkuat hubungan antara ritel dan pelaku usaha lokal juga terlihat dalam rangkaian peringatan HRN 2026 yang berlangsung sejak 2 November 2026.

Mengusung tema Ritel Indonesia Maju: Menguatkan Produk Bermutu, Menggerakkan Ekonomi Indonesia, APRINDO menggelar berbagai kegiatan untuk memperkuat ekosistem perdagangan nasional.

Salah satunya Festival UMKM pada 6-7 November 2026. Kegiatan ini mempertemukan pelaku UMKM dengan peluang promosi, perluasan akses pasar, serta penjajakan kerja sama bisnis atau business matching dengan jaringan ritel modern.

Melalui kegiatan tersebut, produk lokal didorong agar semakin kompetitif. Peningkatan kualitas, standardisasi, dan kapasitas produksi menjadi bagian penting agar produk UMKM tidak hanya dikenal di pasar lokal, tetapi juga berpeluang masuk ke jaringan ritel yang lebih luas.

Puncak HRN 2026 sekaligus menjadi momentum perayaan hari jadi APRINDO. Lebih dari sekadar perayaan industri, agenda ini menjadi ruang untuk mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, UMKM, dan masyarakat dalam membangun ekosistem ritel yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan. (bsf)