KDMP Bakal Salurkan PKH hingga Bantuan Tunai

INILAH, Bandung- Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) diproyeksikan menjadi ujung tombak baru pemerintah, dalam penyaluran bantuan sosial.

Tak hanya mendistribusikan barang subsidi, koperasi juga akan dilibatkan dalam penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan tunai, hingga bantuan pangan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satgas Nasional Percepatan Pembentukan Kopdes Merah Putih, Zulkifli Hasan mengatakan, koperasi desa dan kelurahan akan mengambil peran dalam membantu pemerintah melakukan pendataan hingga memastikan bantuan diterima masyarakat yang berhak.

Menurut dia, keterlibatan koperasi diperlukan untuk memperbaiki mekanisme penyaluran bantuan sekaligus meminimalkan persoalan ketidaktepatan sasaran yang masih ditemukan di lapangan.

"Selain barang subsidi, koperasi juga akan membantu menyalurkan berbagai bantuan pemerintah, Contohnya bantuan beras atau bantuan pangan pemerintah yang pada Oktober, November, dan Desember ini direncanakan mencapai satu juta ton," kata Zulhas dalam sambutannya pada peringatan Hari Ritel Nasional dan Bulan Mutu Nasional di Kota Bandung, Rabu (11/11).

Dia menjelaskan, tugas Kopdes Merah Putih tidak berhenti pada distribusi kebutuhan pokok bersubsidi. Pemerintah juga menyiapkan koperasi sebagai mitra penyaluran sejumlah program perlindungan sosial, termasuk PKH dan bantuan tunai.

"Koperasi nantinya juga membantu menyalurkan berbagai program bantuan lainnya, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan tunai, serta berbagai bantuan sosial dan pelayanan masyarakat," ucapnya.

Zulhas menegaskan, koperasi juga akan membantu proses pendataan penerima manfaat agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran. Pasalnya, masih terdapat persoalan warga mampu yang menerima bantuan, sementara masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru tidak terakomodasi.

"Bantuan tersebut harus diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Jangan sampai masyarakat yang mampu justru menerima bantuan, sementara warga yang membutuhkan tidak mendapatkannya," katanya.

Terkait pelaksanaannya, Zulhas menyebut penyaluran bantuan melalui koperasi membutuhkan biaya operasional, termasuk ongkos pengantaran kepada penerima manfaat. Biaya tersebut nantinya menjadi bagian dari tanggung jawab pengelolaan koperasi.

"Untuk menjalankan tugas tersebut, tentu ada biaya operasional, termasuk ongkos pengantaran bantuan. Hal itu menjadi bagian dari mekanisme operasional koperasi," tuturnya.

Dia kembali menekankan, distribusi bantuan sosial dan barang bersubsidi menjadi salah satu mandat awal pembentukan Kopdes Merah Putih. Pemerintah berharap keberadaan koperasi dapat memperkuat pengawasan distribusi, sekaligus memastikan bantuan tidak salah alamat.

"Jadi, tugas pertama koperasi adalah membantu pemerintah menyalurkan bantuan dan barang-barang subsidi agar tepat sasaran," pungkasnya. (Yuliantono)