DPUTR Rencanakan Normalisasi dari Hulu: Nelayan Gebang Berjuang Pulang

BAGI nelayan di kawasan pesisir Gebang, Kabupaten Cirebon, melaut bukan sekadar perkara menyiapkan perahu dan mencari ikan. Ada satu hal lain yang harus mereka perhitungkan.

Oleh: Maman Suharman

BAGI nelayan di kawasan pesisir Gebang, Kabupaten Cirebon, melaut bukan sekadar perkara menyiapkan perahu dan mencari ikan. Ada satu hal lain yang harus mereka perhitungkan.

Para nelayan harus memastikan satu hal sebelum berangkat maupun saat kembali ke daratan, yakni menunggu air sungai pasang.

Pendangkalan alur Sungai Ciberes membuat akses perahu menuju laut semakin terbatas. Nelayan tidak bisa leluasa menentukan waktu keberangkatan dan kepulangan karena harus menyesuaikan kondisi pasang surut air.

Bahkan, sebagian nelayan terpaksa menunggu hingga air cukup tinggi agar perahu bisa melintasi alur sungai. Akibatnya, mereka baru dapat kembali ke daratan sekitar pukul 02.00 WIB.

Kondisi tersebut menjadi keluhan masyarakat pesisir yang sehari-hari menggantungkan penghasilan dari hasil tangkapan laut.

Bagi mereka, pendangkalan sungai bukan hanya persoalan jalur pelayaran, tetapi juga menyangkut waktu bekerja, keselamatan, hingga keberlangsungan ekonomi keluarga.

Keluhan itu sebelumnya juga diterima Bupati Cirebon, Imron. Ia mendapat laporan langsung mengenai sulitnya nelayan melintasi alur Sungai Ciberes akibat sedimentasi yang terus menumpuk.

Persoalan tersebut kini menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon. Meski demikian, penanganannya tidak bisa dilakukan begitu saja karena alur Sungai Ciberes berada di bawah kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), bukan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Cirebon.

Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) DPUTR Kabupaten Cirebon, Bambang Afrianto, mengatakan pihaknya tetap berupaya mencari jalan keluar agar aktivitas nelayan tidak terus terganggu.

Salah satu rencana yang disiapkan yakni melakukan normalisasi sungai secara bertahap, dimulai dari wilayah hulu kemudian berlanjut ke bagian hilir.

"Sebetulnya wilayah tersebut bukan kewenangan DPUTR Kabupaten Cirebon, melainkan kewenangan BBWS. Namun, kami berencana melakukan normalisasi secara bertahap, dimulai dari hulu terlebih dahulu kemudian ke hilir," ujar Bambang, Rabu (11/11).

Untuk tahap awal, normalisasi direncanakan dimulai dari kawasan Desa Gembongan, Kecamatan Babakan. Namun, pelaksanaannya masih membutuhkan persiapan, terutama karena kondisi alur sungai mengharuskan penggunaan alat berat khusus berupa ekskavator amfibi.

"Rencananya dimulai dari daerah Desa Gembongan, Kecamatan Babakan. Untuk waktunya belum bisa dipastikan karena harus menggunakan alat amfibi," jelasnya.

DPUTR Kabupaten Cirebon juga berencana mengirimkan surat kepada BBWS untuk mengoordinasikan penanganan pendangkalan tersebut. Koordinasi diperlukan agar upaya normalisasi bisa berjalan sesuai kewenangan masing-masing instansi.

Di sisi lain, persoalan sedimentasi di Sungai Ciberes ternyata bukan masalah baru. Mantan Kepala BBWS, Dwi Agus Kuncoro, mengungkapkan pengerukan sebenarnya sudah pernah dilakukan pada Maret hingga April 2026, saat dirinya masih bertugas.

Kala itu, pengerukan dilakukan sepanjang 800 meter dengan lebar 15 meter. Volume sedimentasi yang berhasil diangkat mencapai 12.500 meter kubik. Pekerjaan tersebut melibatkan dua ekskavator amfibi selama 18 hari.

Namun, pengerukan saja dinilai belum cukup untuk mengatasi persoalan yang terus berulang. Sebab, material sedimentasi di kawasan tersebut tidak hanya berasal dari aliran sungai, tetapi juga terbawa dari laut.

Dwi mengatakan, pembangunan jetty atau bangunan pelindung muara menjadi salah satu solusi jangka panjang yang perlu dipertimbangkan untuk mengendalikan pergerakan sedimen.

"Awal bulan November ini saya sudah pindah. Tapi kalau muncul lagi sedimen mau tidak mau harus dibangun jetty. Fungsinya untuk mengendalikan sedimen. Karena sedimen di sana itu ada dari sungai dan dari laut. Makanya cepat sekali pendangkalannya," ungkap Dwi.

Menurutnya, penumpukan sedimen yang terus terjadi membuat pembangunan jetty semakin mendesak untuk dikaji. Infrastruktur tersebut diharapkan dapat mengarahkan aliran air, mengendalikan pergerakan sedimen, sekaligus menjaga jalur keluar masuk perahu nelayan menuju laut.

Selain itu, jetty juga dapat membantu melindungi kawasan muara dari gangguan gelombang dan mengurangi pergerakan sedimentasi di sekitar pintu muara. Meski demikian, pembangunan infrastruktur tersebut harus didahului kajian teknis yang matang.

"Jetty juga bisa melindungi muara dan mengurangi gangguan gelombang serta pergerakan sedimen di sekitar pintu muara. Tapi ini juga tergantung bagaimana desainnya," papar Dwi.

Ia menjelaskan, pendangkalan di sungai yang bermuara ke laut memang menjadi persoalan yang lazim terjadi. Selama aliran sungai dan pergerakan laut terus membawa material sedimen, penumpukan di kawasan muara berpotensi kembali terjadi meskipun pengerukan sudah dilakukan.

Karena itu, penanganan Sungai Ciberes tidak cukup hanya mengandalkan pengerukan berkala. Diperlukan infrastruktur pengendali sedimentasi yang tepat agar persoalan serupa tidak terus berulang.

Dwi mengingatkan, pembangunan jetty juga tidak boleh dilakukan tanpa perhitungan. Desain yang keliru justru berisiko memindahkan titik pendangkalan ke lokasi lain, bahkan memperparah erosi pantai.

"Ya solusinya mau tidak mau harus dibangun infrastruktur bernama jetty. Tapi harus dikaji terlebih dahulu karena jetty yang salah desain justru bisa memindahkan titik pendangkalan ke lokasi lain atau memperparah erosi pantai," pungkasnya. (bsf)