Jalur Sepeda Dibuat, Hak Pesepeda Masih Terhambat

Jalur Sepeda Dibuat, Hak Pesepeda Masih Terhambat
SALAH: Pemkot Tasikmalaya resmi mengoperasikan jalur khusus pesepeda di sejumlah ruas jalan protokol kota. Sayangnya, jalur tersebut masih digunakan untuk parkir kendaraan.(INILAH/NUNUNG NUROHMAN)

Bagi warga yang gemar bersepeda di Kota Tasikmalaya, kehadiran jalur khusus pesepeda semestinya menjadi kabar menggembirakan. Mereka kini memiliki ruang tersendiri untuk mengayuh sepeda di tengah padatnya aktivitas lalu lintas perkotaan.

INILAH, Tasikmalaya- Bagi warga yang gemar bersepeda di Kota Tasikmalaya, kehadiran jalur khusus pesepeda semestinya menjadi kabar menggembirakan. Mereka kini memiliki ruang tersendiri untuk mengayuh sepeda di tengah padatnya aktivitas lalu lintas perkotaan.

Namun, harapan untuk menikmati perjalanan yang lebih aman itu belum sepenuhnya terwujud.

Di sejumlah ruas jalan protokol, jalur yang seharusnya menjadi ruang aman bagi pesepeda justru masih digunakan untuk kepentingan lain. Mulai dari kendaraan yang parkir hingga lapak Pedagang Kaki Lima (PKL), keberadaan marka khusus sepeda belum sepenuhnya dihormati.

Kondisi tersebut terlihat di sepanjang Jalan dr. Soekardjo, kawasan Taman Kota, pedestrian HZ Mustofa, hingga belokan Jalan Empang menuju Jalan Pemuda. Marka jalur sepeda yang telah dibuat masih kerap tertutup kendaraan yang terparkir.

Situasi ini membuat keberadaan jalur sepeda seolah belum memberikan perlindungan maksimal bagi para penggunanya. Alih-alih bisa mengayuh dengan nyaman di jalur khusus, pesepeda masih harus berbagi ruang dengan kendaraan bermotor.

Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya melalui Dinas Perhubungan (Dishub) sebenarnya telah mengoperasikan jalur khusus tersebut sebagai bagian dari upaya mewujudkan Kota Sehat. Pada tahap awal, pembangunan jalur sepeda telah rampung dengan panjang lebih dari satu kilometer.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, H. Iwan Kurniawan, mengatakan penyediaan fasilitas tersebut merupakan bagian dari kewajiban pemerintah daerah untuk menjamin keselamatan pesepeda. Hal itu juga mengacu pada Permenhub Nomor 59 Tahun 2020 dan Permenkes Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kota Sehat.

"Tahap awal ini kita sudah menyelesaikan pembuatan jalur sepeda sepanjang satu kilometer lebih. Rencananya pada 2027 mendatang, penambahan rute akan berlanjut, terutama menyisir kawasan HZ Mustofa," ujar Iwan saat ditemui di Tasikmalaya, Rabu (11/11).

Ia mengakui, pemanfaatan jalur sepeda masih menghadapi sejumlah kendala, terutama akibat parkir yang tidak sesuai peruntukan dan aktivitas PKL di sekitar jalur tersebut.

Dishub, kata dia, telah melakukan pengawasan serta memberikan imbauan secara berkala agar fasilitas publik itu dapat digunakan sesuai fungsinya. Penertiban terhadap PKL yang menghalangi jalur juga telah dilakukan.

"Aturan parkir dan jalur sepeda sudah jelas. Mengenai penataan PKL yang menghalangi jalan, kemarin sudah kita tertibkan dan minta disesuaikan lokasinya agar tidak mengganggu hak pesepeda," tegasnya.

Meski demikian, bagi sebagian pesepeda, pembangunan jalur khusus bukan sekadar persoalan menyediakan marka di atas aspal. Lebih dari itu, mereka berharap ada keseriusan pemerintah dalam membangun lingkungan lalu lintas yang benar-benar ramah bagi pengguna sepeda.

Rizki (35), warga Kecamatan Tawang yang juga gemar bersepeda, mengapresiasi langkah Pemkot Tasikmalaya tersebut. Namun, ia menilai kebijakan itu terkesan terburu-buru dan seperti hanya mengikuti tren yang sedang berkembang.

"Apresiasi tetap ada. Tapi terkesan pemerintah ini FOMO baru bergerak ketika isu sepeda sedang ramai. Harusnya pemerintah memberi contoh perencanaan jangka panjang yang matang, bukan sekadar menggugurkan kewajiban," kritik Rizki.

Ia berharap pembangunan jalur sepeda tidak berhenti pada tahap awal. Rute perlu diperluas, terutama di jalan-jalan utama yang memiliki aktivitas lalu lintas cukup padat dan berpotensi menimbulkan konflik antara pesepeda dengan pengguna jalan lainnya. (nunung nurohman)


Editor : Inilahkoran