Arsan Intruksikan Aparat Kewilayahan kan Deteksi Secara Masif Terkait Kekeringan dan Kemiskinan di KBB

INILAHKORAN, Ngamprah - Pj Bupati Bandung Barat, Arsan Latif meminta seluruh perangkat daerah guna memastikan kebutuhan masyarakat Kabupaten Bandung Barat (KBB) bisa terpenuhi, terutama dalam penanggulangan kekeringan dan kemiskinan akibat kemarau panjang.

Menurutnya, baik kepala dinas, camat maupun kepala desa harus memiliki persepsi yang sama dalam mengantisipasi dan menanggulangi persoalan tersebut.

"Kami ingin menyamakan persepsi terkait permasalahan ini," kata Arsan usai rapat koordinasi dengan para Kepala Perangkat Daerah, Camat dan Kades di ruang rapat Bupati Bandung Barat.

"Jangan sampai ada kebutuhan masyarakat yang tidak terpenuhi hanya karena permasalahan teknis," sambungnya.

Arsan menyebut, untuk sementara pihaknya bakal fokus pada penanggulangan kekeringan akibat kemarau panjang yang saat ini tengah terjadi.

"Upaya yang bakal kita lakukan, yakni dengan inventarisir apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat di setiap kecamatan," sebutnya.

Oleh karenanya, Arsan meminta para camat dan seluruh aparat kewilayahan untuk segera melakukan deteksi lebih jauh terkait apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat tanpa harus membahas permasalahan teknis dan penganggaran.

"Masalah anggaran biar menjadi tanggung jawab saya selaku kepala daerah," tegasnya.

"Tugas utama mereka adalah segera menginventarisir kebutuhannya, baik pembuatan sumur bor, torn penampungan air ataupun pendistribusian air bersih melalui dinas terkait maupun sumbangan dari orang-orang baik lainnya," paparnya.

Arsan menilai, air merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupannya sehari-hari. Oleh karena itu, jangan sampai masyarakat kekurangan ataupun krisis air, baik air bersih maupun air minum. 

"Kalau untuk masyarakat Bandung Barat apapun akan saya laksanakan. Makanya, saya akan melibatkan seluruh stakeholder terkait dalam menangani permasalahan ini," ujarnya.

Sebab, sambung Arsan, visi misi Pak Jokowi adalah ingin menghadirkan pemerintah dimulai dari desa. 

"Jadi, setelah diinventarisir maka kita akan langsung bergerak mengeksekusi mengatasi permasalahan ini," tandasnya.*** (agus satia negara)