Atlet KBB Berjuang di BK Porprov Tanpa Dukungan Dana dari Pemda Setempat

INILAHKORAN, Ngamprah - Kontingen Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) Kabupaten Bandung Barat (KBB) tengah berjuang di Babak Kualifikasi (BK) Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat 2025 di Kota Bekasi. 

Namun, di tengah semangat meraih tiket Porprov, para atlet tenis meja ini harus menghadapi kenyataan pahit lantaran minimnya dukungan finansial dari Pemkab Bandung Barat.
 
Ketua PTMSI KBB Nanang Ismantoro mengungkapkan kekecewaannya terhadap kurangnya perhatian Pemkab Bandung Barat terhadap dunia olahraga. 

Pasalnya, dana hibah dari Pemkab ke Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) KBB belum juga cair hingga saat ini, padahal BK Porprov sudah berlangsung sejak 14 Oktober lalu.
 
"Kami sangat menyayangkan kondisi ini. Para atlet berjuang keras mengharumkan nama Bandung Barat, tapi dukungan dari pemerintah sangat minim," ujar Nanang, Minggu 19 Oktober 2025.
 
Nanang menilai, Pemkab Bandung Barat kurang peduli terhadap olahraga. Mulai dari seleksi atlet, pembinaan di training center (TC), hingga babak kualifikasi, tidak ada dukungan yang memadai.
 
"Intinya betul-betul minim atensi. Padahal, para atlet berjuang untuk mengharumkan nama Bandung Barat," tegasnya.
 
Menurut Nanang, kebijakan anggaran di Bandung Barat belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan regulasi yang ada, baik Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Bupati (Perbup) tentang olahraga. 

Pembinaan atlet seharusnya menjadi bagian dari rencana pembangunan daerah, bukan sekadar tambahan jika anggaran memungkinkan.
 
"Jangan sampai Perda dan Perbup Olahraga di Bandung Barat hanya menjadi pajangan di rak yang berdebu. Itu amanat," tegasnya.
 
Nanang juga menyoroti bahwa kebijakan fiskal di Bandung Barat masih ditentukan oleh selera politik, bukan oleh kebutuhan riil. "Ini bukan soal selera, melainkan tanggung jawab," ujarnya.
 
Lebih lanjut, Nanang menekankan bahwa pembinaan atlet bukan hanya soal fasilitas, tetapi juga soal keberpihakan. Jika keputusan fiskal masih dipengaruhi oleh dinamika kekuasaan, bukan oleh kebutuhan masyarakat, maka hal itu sangat disayangkan.
 
"Para atlet adalah aset yang menjadi wajah Kabupaten Bandung Barat di mata Jawa Barat maupun nasional," ujarnya.
 
"Jika mereka hanya dianggap beban dan tidak didukung, artinya pemerintah gagal dalam memahami esensi pembangunan manusia karena membiarkan aset daerah rusak secara perlahan," tandasnya.