Bandung Raya Amblas Diam-diam, Krisis Air Tanah Mengintai di Balik Massifnya Pembangunan

INILAHKORAN.ID – Di tengah laju pembangunan dan ekspansi kawasan perkotaan, Bandung Raya diam-diam sedang turun ke dalam tanahnya sendiri. Kawasan aglomerasi ini kini tercatat mengalami penurunan muka tanah lebih dari 5 sentimeter per tahun, menyusul kota-kota pesisir dan metropolitan besar seperti Jakarta, Semarang, Demak, dan Surabaya.

Fenomena ini bukan sekadar isu teknis geologi, melainkan cerminan krisis tata kelola ruang dan air tanah di wilayah metropolitan Jawa Barat yang terus digenjot pertumbuhan, tetapi miskin pengendalian ekologis.

Kepala Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan (PATGTL) Badan Geologi, Agus Cahyono Adi mengungkapkan, bahwa penurunan muka tanah di Bandung Raya terjadi akibat tekanan berlapis yang saling memperkuat, bukan karena satu penyebab tunggal.

"Penurunan muka tanah ini multifaktor, bukan satu faktor saja. Wilayah Bandung ini kan terbentuk dari danau purba ya, jadi endapan sedimennya relatif lebih labil daripada daerah yang terbentuk dari bekuan lava yang lebih kuat," kata Agus, Jumat 19 Desember 2025.

Kondisi geologi yang rapuh itu kata Agus, semakin tertekan oleh urbanisasi masif, beban bangunan bertingkat, dan eksploitasi air tanah yang berlangsung tanpa kendali ketat. Kombinasi ini membuat tanah tidak lagi mampu menopang tekanan yang terus bertambah dari atas maupun dari dalam.

Agus menegaskan, sebagian penyebab penurunan muka tanah memang tak bisa dihindari, khususnya yang berkaitan dengan proses alamiah. Namun, ada faktor dominan yang sejatinya berada dalam kendali pemerintah dan pemangku kebijakan daerah.

"Faktor alam enggak bisa, yang bisa dikendalikan adalah mengurangi penggunaan air tanah," tuturnya.

Ia mencontohkan pengalaman Jakarta, yang selama puluhan tahun dikenal sebagai episentrum penurunan muka tanah, namun kini mulai menunjukkan perbaikan setelah melakukan pembangunan jaringan PDAM secara agresif dan terencana.

"Penurunan muka tanah di Jakarta sudah mulai landai, karena pembangunan jaringan PDAM begitu masif," ucapnya.

Bagi Bandung Raya, pelajaran dari Jakarta menjadi relevan sekaligus menohok. Ketergantungan pada air tanah masih tinggi, sementara perluasan layanan air perpipaan belum sepenuhnya mampu mengejar kebutuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang terus meningkat.

Namun Agus juga mengingatkan, kebijakan pengurangan penggunaan air tanah tak bisa dilakukan secara serampangan. Air adalah kebutuhan dasar, sehingga pembatasan harus disertai dengan kepastian pasokan alternatif yang memadai.

"Enggak bisa langsung melarang, karena air kebutuhan pokok. Jadi harus berjalan beringin, pasokan tersedia dan secara bertahap melarang penggunaan air tanah yang berlebihan," tandasnya. ***