FDA Sesalkan Rencana Rehab Ruang Fraksi dan Komisi DPRD Kabupaten Bandung

INILAH, Bandung - Forum Diskusi Anggaran (FDA) Kabupaten Bandung menyayangkan rencana DPRD Kabupaten Bandung yang akan merehab ruang fraksi dan komisi senilai kurang lebih Rp2,8 miliar. Saat ini, masyarakat lebih membutuhkan penanganan pandemi virus corona.

"Saya tidak melihat urgensi dari rehab tersebut. Melihat situasi kantor dan fasilitas yang ada masih bisa digunakan. Saat ini publik butuh perhatian, apalagi Kabupaten Bandung angka kematiannya cukup tinggi, salah satunya disebabkan oleh peralatan medis yang kurang, salah satunya yakni ketersediaan tabung oksgen," kata Divisi Kampanye FDA Kabupaten Bandung Gunawan, Selasa (3/8/2021).

Dikatakan Gunawan, dalam kondisi saat ini, alangkah baiknya anggaran tersebut dialokasikan untuk membantu masyarakat yang terpapar virus corona, seperti pembelian peralatan medis khususnya oksigen. Kemudian, membantu masyarakat yang tengah melaksanakan isolasi mandirin (isoman).

"Urang lembur itu rek ka dokter wae loba kasieun (orang kampung itu mau ke dokter saja banyak yang ketakutan). Nah mereka itu harus dibantu. Saya enggak tahu yah apa argumen kawan-kawan DPRD, apa enggak kasihan melihat masyarakat pontang-panting kesana kemari mencari tabung oksigen," ujarnya.

Seperti diketahui, dalam laman LPSE Kabupaten Bandung, tercantum rencana rehab ruang fraksi dan ruang komisi DPRD. Dalam laman tersebut, rencana rehab ini sudah masuk pada tahap pendaftaran lelang.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bandung Sugianto berkilah jika rencana rehab ruang fraksi dan komisi gedung DPRD itu tidak mengganggu anggaran untuk penanganan Covid 19. Kata dia, anggaran tersebut merupakan hasil refocusing.

“Ini sudah dua tahun tertunda. Dulu tahun 2020 tidak bisa dihindari karena refocusingnya mencapai 53 persen, kalau sekarang diangka kurang lebih 17 persen refocusingnya, artinya masih ada tersisa,” kata Sugianto.

Sugianto menjelaskan rehab ruang fraksi dan ruang komisi dewan itu sudah mendesak. Karena sejumlah fasilitas yang ada di gedung itu dinilai kurang memadai. Misalnya tempat duduk yang berdempetan, ruang paripurna dan badan musyawarah yang digunakan untuk rapat kerja.

“Pada saat rapat sebenarnya ada kekhawatiran. Kita sudah menggunakan teknik zoom meeting saat rapat, bahkan kita sudah mengawali kalau mengundang dinas itu maksimal hanya dua orang,” ujarnya.

Sugianto memastikan dengan adanya renovasi ruangan itu, maka otomatis kegiatan anggota dewan di luar bisa berkurang. Kata dia, sudah dua tahun kegiatan sudah banyak dilakukan di kantor. Terkait dengan anggaran, Sugianto mengungkapkan, penawarannya kurang lebih mencapai Rp2,8 miliar, namun nilai tersebut bisa berubah karena ini sifatnya lelang terbuka.

“Saya enggak tahu berapa, apakah jadi Rp2 miliar atau Rp1,5 miliar, kan masih penawaran. Tapi yang pasti dari desainnya ini sudah direncanakan oleh konsultan dari Dinas PUTR,. Kemudian ini dua item, ada ruang komisi dan ruang fraksi jadi beda dari sisi kode rekening. Nanti angka pastinya sesuai penawaran akhir dari pihak ketiga yang mengusulkan saat lelang terbuka. Insyaallah pembangunan akan dilaksanakan tahun ini,” katanya. (rd dani r nugraha)