Penuhi Janji Politik, Yana Mulyana Pimpin Langsung Kegiatan Konsultasi Publik RKPD

INILAHKORAN,Bandung,- Plt Wali Kota Bandung, Yana Mulyana memimpin langsung kegiatan konsultasi publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemkot Bandung di Hotel Grandia, Selasa 18 Januari 2022.

Yana Mulyana ingin memastikan pembangunan berjalan sesuai dengan janji kampanye sekaligus upaya memenuhi janji kampanye dengan memimpin langsung konsultasi publik RKPD

"RAPBD tahun 2023 bersifat sangat strategis. Karena merupakan tahun ke lima masa kepemimpinan. Merealisasikan janji semasa kampanye," tutur Plt Wali Kota Bandung, Yana Mulyana dalam keterangannya, Selasa 18 Januari 2022.

Baca Juga: 17 Tahun Berpisah, Keluarga Pekerja Migran Asal Cianjur Berharap Ibunya DItemukan

Yana mengatakan, RKPD merupakan acuan bagi perangkat daerah dalam menyempurnakan rencana kerja dan pedoman penyusun RAPBD.

Oleh karenanya, Yana meminta, para perangkat daerah terus fokus terhadap capaian target kinerja. Terutama untuk yang belum tercapai pada rencana pembangunan periode sebelumnya.

"Oleh karena itu konsultasi publik ini bisa meningkatkan sinergi dalam membangun Kota Bandung yang esensinya memenuhi kebutuhan publik berdasarkan prinsip pemerataan dan keadilan," katanya.

Baca Juga: Borneo FC Kandas, Risto Vidakovic Sebut Persib Bandung Layak Menang

Selain itu, kata Yana, setiap program dan kegiatan harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sehingga perlu penentuan skala prioritas.

Terutama terkait dengan peningkatan perekonomian kota. Derajat kesehatan masyarakat, Infrastruktur, pendidikan, penanganan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja.

"Penghasil dari Bapenda harus terlihat. Karena kalau rasionya RAPBD kecil, belanja pegawai kemungkinan tetap atau malah bertambah, rasio pendapat tetap atau turun itu pasti rasionya meningkat," jelas Yana.

Baca Juga: Aksi Begal di Kota Bandung Kembali Marak, Pemkot Bandung dan Polrestabes Bandung Siapkan Ini

Ia berharap, konsultasi publik ini semakin memperkaya gagasan terkait pembangunan pada akhir masa jabatan yang memadukan program.

"Tak hanya itu, juga termasuk kegiatan pemerintah pusat, provinsi dan kota dengan aspirasi dan prakarsa masyarakat," ujarnya.***