Bank Emok di Paseh Marak, Anggota DPRD Jabar Prihatin

INILAH,Bandung- Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Nia Purnakania merasa prihatin dengan menjamurnya bank emok atau praktik rentenir yang terus merasuk ke dalam sendi-sendi perekonomian masyarakat di Kabupaten Bandung.

Permasalahan bank emok ini kembali dikeluhkan oleh warga Kecamatan Paseh saat kegiatan reses masa sidang 2 tahun 2019-2020, DPRD Provinsi Jawa Barat di Aula Desa Cijagra Kecamatan Paseh, Senin (2/3/2020).

"Sejak beberapa tahun terakhir ini bank emok atau praktik rentenir di Kabupaten Bandung maupun di daerah lainnya di Jawa Barat marak sekali. Ini tentu sangat memprihatinkan, karena praktik rentenir ini merusak perekonomian keluarga. Kami dari DPRD Provinsi Jawa Barat, akan meminta pemerintah daerah dan Pemrov Jabar untuk turun langsung dan melihat permasalahan ekonomi masyarakat," kata Nia usai kegiatan.

Dikatakan Nia, selama ini tentunya Pemerintah Kabupaten Bandung dan juga Pemerintah Provinsi Jabar memiliki berbagai program untuk menyelesaikan permasalahan sosial dan ekonomi kerakyatan. A

langkah baiknya jika berbagai program pembangunan untuk membantu perekonomian rakyat itu dapat lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pemetaan masalah sekaligus evaluasi berbagai program harus dilakukan. Agar program pembangunan ekonomi yang digulirkan pemerintah itu benar benar tepat sasaran dan efektif memberantas praktik rentenir di masyarakat.

"Pastinya ada berbagai program pembangunan ekonomi kerakyatan. Nah ini harus lebih membumi dan dirasakan kehadirannya oleh masyarakat. Selain itu, pemerintah juga harus membuat inovasi untuk bantuan permodalan alternatif bagi masyarakat menengah kebawah. Karena selama ini kan mereka kerap kesulitan saat berhadapan dengan lembaga keuangan resmi seperti perbangkan. Termasuk Pemerintah Desa juga harus membentuk koperasi yang bisa diakses dengan mudah dan murah oleh semua kalangan," ujarnya.

Dalam kegiatan reses tersebut, Nia yang merupakan politisi PDIP ini,  juga mendengarkan berbagai aspirasi dari masyarakat di Kecamatan Paseh. Diantaranya adalah masalah kenaikan iuran BPJS Kesehatan kelas 3. Saat ini memang BPJS Kesehatan telah naik per 1 Januari 2020 lalu, namun demikian untuk peserta BPJS kelas 3, saat ini Pemerintah Pusat tengah mengupayakan subsidi bagi peserta mandiri.

"Untuk BPJS Kesehatan memang sudah ada kenaikan. Tapi Pemerintah Pusat tengah mengupayakan adanya subsidi untuk peserta kelas 3 mandiri. Nah kalau yang PBI masih tetap gratis karena dibiayai oleh APBN dan APBD," ujarmya.

Nia melanjutkan,  dalam reses tersebut, aspirasi lain yang disampaikan warga Paseh adalah soal pertanian. Para petani yang membutuhkan berbagai bantuan, disarankan untuk membentuk kelompok tani dan terdaftar pada SIMLUHTAN agar terdata oleh pemerintah. Sehingga, menjadi lebih mudah untuk mendapatkan bantuan.

"Tadi juga ada keluhan soal jembatan yang rusak. Saya sarankan pak Kades mengecek dulu itu status kewenangan siapa. Kalau memang itu kewenangan Pemprov Jabar, saya akan perjuangkan agar segera diperbaiki. Serahkan saja proposalnya kepada saya," katanya. (rd dani r nugraha).