Bapenda Jabar Pastikan Relaksasi Pajak Tetap jadi Program Prioritas Sebelum Implementasi Penghapusan Kendaraan Berlaku

INILAHKORAN, Bandung-Kepala Bapenda Jabar, Dedi Taufik memastikan, sebelum penghapusan nomor registrasi kendaraan berlaku, program relaksasi pajak tetap menjadi prioritas. 

Di mana saat ini pihaknya masih terus menggodok implementasi penghapusan nomer registrasi kendaraan bermotor yang menunggak pajak.

Diketahui, penghapusan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang tidak melakukan pendaftaran ulang atau sama dengan tidak membayar pajak kendaraan 2 tahun setelah habis masa STNK, telah diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, pasal 74.

Dedi Taufik mengatakan, pihaknya mendukung   kebijakan penghapusan data kendaraan bermotor tersebut.  Dukungan ini diberikan tidak hanya dalam bentuk verbal saja, namun pemerintah provinsi jawa barat akan melakukan serangkaian kebijakan relaksasi pajak kendaraan bermotor yaitu pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor kedua.

Hal tersebut telah disampaikan Dedi saat memberikan tanggapan dalam Focus Group Discussion (FGD) bersama Tim Pembina Samsat dan Korlantas Polri di di Kantor PT Jasa Raharja, Jalan Rasuna Said, Jakarta, tengah pekan lalu.

“Pembebasan BBNKB II diharapkan mampu meringankan pemilik kendaraan untuk melakukan pendaftaran kendaraan atas namanya dan kemudian dapat membayar pajak kendaraan sesuai jumlah dan jatuh tempo yang ditetapkan,” ujar Dedi Taufik, Senin  30 Januari 2023.

Selain relaksasi, Dedi menjelaskan, Bapenda Jabar sudah membuat aplikasi bagi masyarakat yang akan memeriksa data kendaraannya apakah masuk ke kategori penghapusan atau tidak. Aplikasi tersebut melalui Link penghapusan.bapenda.jabarprov.go id yang bisa diklik oleh masyarakat Jawa Barat untuk melihat data kendaraannya.

“Untuk informasi lebih lanjut Bapenda Jabar menyediakan layanan informasi dan konsultasi terkait penghapusan atau informasi pajak kendaraan melalui Samsat Information Centre (SIM C). Masyarakat bisa menghubungi call centre 150410 atau whatsapp 081122301818 atau media sosial IG, twiter dan facebook Bapenda Jabar,” kata  Ketua Asosiasi Pengelola Pendapatan Seluruh Indonesia (APPDI) ini. 

Selama tahun 2022, Bapenda Provinsi Jawa Barat telah memberikan layanan kepada pemilik kendaraan wajib pajak sebanyak 10.687.760 kendaraan. 34 samsat induk diduukung dengan layanan outlet dan samsat keliling selama 7 hari memberikan layanan tahunan dan lima tahunan. 

Di samping itu layanan pembayaran pajak melalui samsat on line pada tahun 2022 telah dimanfaatkan oleh masyarakat sebanyak hampir 700 wajib pajak. Samsat on line Jawa Barat atau SAMBARA bekerjasama dengan collecting agent dalam layanan on line seperti Indomart, Alfamart, Tokopedia, Bukalapak termasuk pembayaran digital melalui ATM Bank atau mobile banking 

“Kami akan menindaklanjuti salah satu rekomendasi FGD yaitu melakukan kajian mendalam tentang implementasi kebijakan penghapusan dan kaitannya dengan relaksasi BBN II dan Pajak Progresif,” ucap Dedi.

“Kajian menjadi instrumen penting dalam mendukung peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, akan dibahas bersama 38 anggota APPDI seluruh Indonesia pada awal bulan Februari tahun ini,” pungkasnya. (Rianto Nurdiansyah)