Berlakukan Efisiensi Anggaran, Dedi Mulyadi Tiru Tata Kelola Iran
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi kepincut dengan cara tata kelola keuangan negara Iran
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN.ID - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti cara Iran mengelola anggaran negara secara efisien di tengah tekanan ekonomi global. Menurutnya, negara tersebut mampu menjaga kesejahteraan masyarakat sekaligus mempertahankan kedaulatan nasional meski berada di bawah embargo ekonomi selama bertahun-tahun.
Pernyataan itu disampaikan Dedi di tengah kondisi fiskal daerah yang sedang menghadapi tantangan, terutama setelah adanya penundaan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat kepada daerah.
Meski demikian, ia menegaskan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap mengutamakan anggaran untuk kebutuhan dasar masyarakat seperti pembangunan jalan, program jaminan sosial, hingga pembiayaan pendidikan.
“Mungkin para bupati, para gubernur akan pusing. Saya tidak,” ujar Dedi Senin 9 Maret 2026.
Menurut Dedi, salah satu kunci menjaga stabilitas keuangan daerah adalah melalui efisiensi belanja pemerintah. Ia menyebut Pemprov Jawa Barat melakukan berbagai penyesuaian, mulai dari pengurangan belanja umum di perangkat daerah hingga penataan pola kerja aparatur sipil negara melalui kebijakan work from home (WFH).
“Sehingga kebijakan WFH di Jawa Barat hari ini justru melahirkan produktivitas yang tinggi dan efisiennya belanja rutin pemerintah,” ucapnya.
Ia menilai kondisi fiskal yang terbatas justru menuntut kreativitas dan ketegasan seorang pemimpin dalam menentukan prioritas pembangunan. Dalam pandangannya, kepentingan masyarakat harus selalu ditempatkan di atas kepentingan lain.
“Karena kondisi keuangan yang berat. Kita harus berikhtiar. Pencipta, pengabdi yang penting bernapaskan Islam. Bernapaskan Islam itu artinya pemerintah mengutamakan keselamatan warganya dibanding kepentingan apapun,” katanya.
Dedi kemudian mencontohkan bagaimana Iran mampu bertahan dan berkembang meskipun menghadapi tekanan ekonomi internasional. Ia menilai efisiensi pemerintahan serta budaya kesederhanaan para pemimpin di negara tersebut menjadi faktor penting.
“Dalam perspektif itu saya melihat kenapa Iran bisa bertahan? Karena, satu pemerintahnya efisien. Ulamanya memperlihatkan sebuah kesederhanaan yang luar biasa. Dia memilih jadi martir dibanding dia meninggal belakangan. Martirnya menjadi sebuah gerakan heroisme publik. Saya baca berapa APBN Iran? Rp1000 triliun dari 92 juta penduduk,” ungkapnya.
Dedi juga menyoroti kebijakan Iran yang dinilainya sangat berpihak pada pembangunan sumber daya manusia, khususnya di bidang sains dan teknologi.
“Dari 10 masyarakat usia sekolah, 9 diantaranya kuliah. Apa yang dipelajari? Sains, matematika, fisika, kimia, kedokteran, engineer. Berobat gratis, sekolah gratis, jalan tidak ada yang bolong. lingkungannya bersih, rakyatnya tidak ada yang kelaparan,” paparnya.
Ia menambahkan, meskipun anggaran pertahanan Iran tidak terlalu besar, negara tersebut mampu mengembangkan teknologi militer sendiri karena terdorong oleh situasi embargo.
“Mereka bisa berperang dengan gagah mempertahankan keyakinannya karena dia membuat sendiri,” ujarnya.
Dedi menilai keberhasilan itu tidak akan tercapai tanpa manajemen anggaran yang efisien serta dukungan perguruan tinggi yang kuat dalam menghasilkan riset dan inovasi.
“Akhirnya melahirkan produk-produk unggul bagi bangsanya yang bermanfaat,” ucapnya.
Dalam konteks Jawa Barat, Dedi menegaskan bahwa ukuran keberhasilan pemerintah bukanlah besarnya surplus anggaran, melainkan sejauh mana anggaran tersebut memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“(Surplus) Bagi saya bukan kebahagiaan, bagi saya bukan kebanggaan. Saya memimpin Jawa Barat kondisi keuangannya hanya Rp26 triliun. Tapi membebaskan pendidikan SMA gratis. Bisa membangun jalan sampai pelosok. Bisa membangun rumah rakyat miskin. Bisa menyiapkan generasi ke depan untuk dia bisa kuliah di bidang-bidang teknologi. Melahirkan engineer baru. Kemudian pemerintahannya efisien," jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya memperkuat peran daerah dalam kerangka otonomi. Ia menilai desentralisasi tidak sekadar pembagian kewenangan dan anggaran antara pusat dan daerah, tetapi juga soal memperkuat ketahanan daerah menghadapi berbagai situasi.
“Kenapa? Ketika negara dalam ancaman, kalau semuanya terlalu terpusat, daerah-daerah mengalami kelemahan,” tandasnya.
Editor : Ahmad Sayuti

