WTP ke-15 Jadi Modal Dedi Mulyadi Hadapi Tekanan Fiskal dan Efisiensi Anggaran Jabar

INILAHKORAN.ID - Pemprov Jabar mendapat suntikan kepercayaan penting di tengah tekanan fiskal dan kebijakan efisiensi anggaran yang sedang dijalankan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025, memperpanjang catatan prestasi Pemprov Jabar menjadi 15 kali berturut-turut.

Pencapaian tersebut menjadi penanda, jika berbagai langkah penataan anggaran yang dilakukan Pemprov Jabar tetap berada dalam koridor tata kelola keuangan yang sehat dan akuntabel. 

Padahal, sepanjang 2025 hingga 2026, pemerintah daerah tengah menghadapi tantangan besar berupa penurunan transfer keuangan dari pusat, kewajiban pembayaran utang, hingga kebutuhan pembangunan yang terus meningkat.

Opini WTP diserahkan dalam Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat, dengan agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2025, Rabu (3/6/2026).

Anggota V BPK RI Bobby Adhityo Rizaldi menjelaskan, proses audit dilakukan sesuai standar pemeriksaan keuangan negara dengan mengedepankan prinsip independensi dan profesionalisme.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, BPK memberikan opini WTP pada Pemprov Jabar. Atas keberhasilan mempertahankan opini WTP 15 kali berturut-turut," ujar Bobby.

Menurutnya, capaian tersebut harus dimaknai sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola keuangan publik secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Setiap rupiah yang dialokasikan mencerminkan kepercayaan publik dan harapan masyarakat," katanya.

Raihan WTP kali ini memiliki konteks yang berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sebab, diperoleh pada masa awal kepemimpinan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang melakukan perubahan signifikan terhadap struktur belanja daerah.

Sejumlah program yang dinilai tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat dipangkas. Anggaran kemudian difokuskan pada sektor prioritas, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta berbagai kebutuhan dasar warga.

Kebijakan tersebut sempat memunculkan perdebatan, karena dianggap terlalu agresif dalam melakukan penyesuaian belanja. Namun hasil audit BPK menunjukkan seluruh proses pengelolaan keuangan tetap memenuhi standar akuntabilitas yang ditetapkan.

Tantangan yang dihadapi Pemprov Jabar pun tidak ringan. Selain mengelola APBD terbesar di Indonesia, pemerintah daerah juga harus menghadapi berkurangnya Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang nilainya disebut mencapai lebih dari Rp3 triliun.

Pada saat bersamaan, Jawa Barat masih dibebani kewajiban pembayaran utang program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), sementara dana bagi hasil dari pemerintah pusat belum diterima selama dua tahun terakhir.

Di tengah situasi tersebut, Dedi Mulyadi menilai langkah percepatan pembangunan infrastruktur yang dilakukan pada 2025 menjadi keputusan strategis untuk menghindari dampak lonjakan biaya pembangunan pada tahun berikutnya.

Melalui skema tunda bayar, Pemprov Jabar berhasil menuntaskan proyek infrastruktur senilai Rp629 miliar sebelum terjadi kenaikan harga berbagai material akibat gejolak ekonomi global.

"Kalau itu dianggarkan di 2026, belum tentu tercapai realisasi pembayarannya dan kualitas pembangunannya. Karena apa? 2025 BBM, harga aspal belum mahal, harga semen belum mahal karena waktu itu belum terjadi krisis global. Di 2026, semuanya mengalami lonjakan dan fluktuasi di setiap waktu," katanya.

Meski berhasil mempertahankan opini tertinggi dalam audit keuangan pemerintah, Dedi menegaskan capaian tersebut tidak boleh membuat seluruh pihak berpuas diri. Menurutnya, ukuran keberhasilan pembangunan tidak berhenti pada kualitas laporan keuangan, tetapi harus tercermin dalam kepuasan masyarakat terhadap hasil pembangunan yang mereka rasakan.

"Semoga WTP yang diberikan merupakan sebuah kinerja efektif pemerintah provinsi Jawa Barat terhadap kinerja pembangunannya. Semoga kita tidak hanya puas di WTP, tetapi kepuasan publik atas kualitas pembangunan yang dirasakan masyarakat," ujarnya.