Presidium KAHMI Bogor Apresiasi Kepemimpinan Bupati Raih WTP Dua Kali Beruntun

Untuk kedua kalinya, Pemkab Bogor dibawah kepemimpinan Bupati Rudy Susmanto meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Perwakilan Jawa Barat.

Presidium KAHMI Bogor Apresiasi Kepemimpinan Bupati Raih WTP Dua Kali Beruntun
Presidium Korps Alumni HMI (KAHMI) Bogor Jajang Purqon pun memberikan apresiasi yang tinggi kepada Rudy Susmanto-Jaro Ade atas pencapaian luar biasa meraih opini WTP tersebut. (istimewa)

INILAHKORAN.ID - Untuk kedua kalinya, Pemkab Bogor dibawah kepemimpinan Bupati Rudy Susmanto meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Perwakilan Jawa Barat.

Presidium Korps Alumni HMI (KAHMI) Bogor Jajang Purqon pun memberikan apresiasi yang tinggi kepada Rudy Susmanto-Jaro Ade atas pencapaian luar biasa meraih opini WTP tersebut.

"Raihan opini WTP secara dua kali berturut-turut ini adalah awal yang baik. Ini bukti nyata komitmen kuat Pemkab Bogor dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah," kata Jajang, Rabu (10/6/2026).

Dia menuturkan, upaya mempertahankan opini WTP  berturut-turut itu bukanlah perkara mudah. Hal itu karena membutuhkan konsistensi, integritas, dan sistem pengawasan internal yang berjalan dengan sangat baik di lingkungan pemerintahan daerah.

"Kami dari keluarga besar KAHMI menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Rudy Susmanto, Jaro Ade dan seluruh jajaran Pemkab Bogor. Meraih opini WTP  berturut-turut adalah sebuah capaian prestasi yang menunjukkan bahwa budaya transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi hukum keuangan negara sudah mengakar kuat di Bumi Tegar Beriman," tuturnya.

Ketua Ikatan Alumni FH UIKA Bogor itu menerangkan, opini WTP bukan sekadar piagam penghargaan di atas kertas, melainkan sebuah indikator penting APBD Kabupaten Bogor dikelola secara bertanggung jawab dan sebesar-besarnya ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

Dari sudut pandang hukum administrasi negara,  konsistensi ini juga demi meminimalisir risiko terjadinya dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) dan penyalahgunaan kewenangan.

Walaupun memberikan apresiasi yang besar, Presidium KAHMI Bogor juga mengingatkan Pemkab Bogor agar tidak terlena dengan capaian ini. 

Tantangan ke depan dalam pengelolaan keuangan daerah akan semakin kompleks, terutama dengan tuntutan digitalisasi sistem pemerintahan dan keterbukaan informasi publik yang semakin tinggi.

"Kami berharap bupati-wabup Bogor dapat terus mempertahankan standar tinggi ini dan menjadi role model atau percontohan bagi daerah-daerah lain di Indonesia dalam hal tata kelola pemerintahan yang bersih," tukasnya.


Editor : Doni Ramdhani